Uni Eropa Gelar Pertemuan Darurat Usai Trump Ancam Tarif demi Ambisi Greenland

BeritaNasional.com - Uni Eropa (UE) dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para duta besarnya di Brussels pada Minggu (18/1/2026) waktu setempat, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif terhadap delapan negara anggota UE hingga tercapai kesepakatan yang memungkinkan AS membeli Greenland.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Kepresidenan Siprus Dewan Uni Eropa kepada NBC News. Langkah Trump itu langsung memicu gelombang penolakan dari para pemimpin politik Eropa maupun Amerika Serikat.

Sejumlah anggota Parlemen Eropa serta anggota parlemen AS menyuarakan keberatan mereka pada Sabtu terhadap ancaman tarif tersebut, termasuk terhadap tujuan Trump untuk membawa wilayah Greenland—yang berada di bawah kedaulatan Denmarkke dalam kendali Amerika Serikat.

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menilai langkah Trump berpotensi melemahkan solidaritas sekutu Barat.

“Langkah-langkah terhadap sekutu NATO yang diumumkan hari ini tidak akan membantu menjamin keamanan di Arktik,” tulis Roberta Metsola dari Malta, yang menjabat sebagai presiden Parlemen Eropa, dalam sebuah unggahan di X dilansir dari NBC News, Minggu (18/1/2026).

“Langkah-langkah tersebut justru berisiko sebaliknya, yaitu memperkuat musuh bersama kita dan mereka yang ingin menghancurkan nilai-nilai dan cara hidup kita bersama," timpal dia.

Metsola menegaskan posisi Denmark dan Greenland terkait isu kedaulatan wilayah.

“Greenland dan Denmark telah menegaskan: Greenland tidak untuk dijual dan kedaulatan serta integritas wilayahnya harus dihormati. Ancaman tarif apa pun tidak dapat atau tidak akan mengubah fakta tersebut.”

Sikap keras juga disampaikan Wakil Presiden Komisi Eropa sekaligus diplomat utama UE, Kaja Kallas. Ia menyebut pengumuman Trump justru menguntungkan pihak-pihak yang ingin melihat perpecahan di antara negara sekutu.

China dan Rusia, menurut Kallas, "pasti sedang bersenang-senang" menyaksikan situasi tersebut, dan menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dari "perpecahan di antara Sekutu."

“Jika keamanan Greenland terancam, kita dapat mengatasi ini di dalam NATO,” tulis Kallas di X. “Tarif berisiko membuat Eropa dan Amerika Serikat semakin miskin dan merusak kemakmuran bersama kita.”

“Kita juga tidak boleh membiarkan perselisihan kita mengalihkan perhatian kita dari tugas utama kita, yaitu membantu mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina,” tambahnya.

Di tengah ketegangan ini, sejumlah pemimpin politik Eropa mulai mengisyaratkan kemungkinan penundaan persetujuan akhir kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Amerika Serikat yang dicapai pada musim panas lalu. Kesepakatan tersebut sebagian telah diimplementasikan, namun masih memerlukan persetujuan Parlemen Eropa agar berlaku penuh.

Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bernd Lange, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal.

"Tarif baru AS untuk beberapa negara sungguh tidak dapat dipercaya," tulis Lange di X.

"Ini bukan cara yang tepat untuk memperlakukan mitra. Batas baru telah dilanggar. Tidak dapat diterima."

Lange menilai Trump "menggunakan perdagangan sebagai instrumen pemaksaan politik" dan menegaskan bahwa Uni Eropa tidak bisa melanjutkan hubungan bisnis seperti biasa. Ia menyerukan agar proses implementasi kesepakatan perdagangan "ditangguhkan sampai AS mengakhiri ancamannya."

Sikap serupa disampaikan Manfred Weber, pemimpin Partai Rakyat Eropa.

Meski partainya mendukung kesepakatan perdagangan UE–AS, Weber menyatakan bahwa persetujuan tersebut "tidak mungkin dilakukan pada tahap ini" menyusul ancaman tarif dari Trump.

“Tarif 0% untuk produk AS harus ditangguhkan,” tulis Weber.

Anggota Parlemen Eropa Siegfried Muresan juga menilai penundaan kesepakatan perdagangan dapat dibenarkan.

“Stabilitas akan menjadi satu-satunya keuntungan dari kesepakatan perdagangan tahun lalu antara AS dan Uni Eropa,” tulis Muresan.

“Pengumuman Presiden Trump hari ini untuk akhirnya memberlakukan tarif baru pada beberapa negara anggota Uni Eropa menghilangkan stabilitas tersebut,” tambahnya.

Dari Belanda, Menteri Luar Negeri David van Weel menyatakan negaranya mencermati secara serius pengumuman tarif tersebut.

“Upaya militer terkait latihan di Greenland dimaksudkan untuk berkontribusi pada keamanan di wilayah Arktik. Belanda menjalin kontak erat dengan @EU_Commission dan para mitra terkait tanggapan kami,” tulis van Weel.

Reaksi juga datang dari Amerika Serikat. Senator Jeanne Shaheen dan Senator Thom Tillis, selaku ketua bersama Kelompok Pengamat NATO Senat, mengeluarkan pernyataan dari Kopenhagen, Denmark. Keduanya berada di sana dalam rangka pertemuan delegasi kongres bipartisan dengan pejabat Denmark guna meredakan ketegangan akibat pernyataan Trump terkait Greenland.

“Pada saat banyak warga Amerika sudah khawatir tentang biaya hidup, tarif ini akan menaikkan harga bagi keluarga dan bisnis. Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan ancaman dan beralih ke diplomasi,” kata mereka.

“Inggris Raya, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia adalah sekutu terdekat Amerika. Mereka adalah sekutu NATO kita yang telah berjuang di samping kita, gugur bersama kita, dan telah membuat Amerika lebih aman dan makmur,” tambah mereka.

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer juga mengumumkan langkah politik untuk melawan kebijakan Trump.

Ia mengatakan Partai Demokrat akan mengajukan rancangan undang-undang guna memblokir tarif terhadap negara-negara Eropa, "sebelum hal itu menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekonomi Amerika dan sekutu kita di Eropa."

"Tarif gegabah Donald Trump telah menaikkan harga dan merusak ekonomi kita, dan sekarang dia hanya memperburuk keadaan," tulis Schumer. "Sungguh luar biasa bahwa dia ingin menambah kebodohannya dengan memberlakukan tarif pada sekutu terdekat kita untuk upayanya yang tidak masuk akal untuk mengambil alih Greenland."

Sebelumnya, Senat AS telah meloloskan resolusi serupa untuk membatasi kewenangan tarif Trump dengan dukungan bipartisan. Namun, meski kembali disahkan di Senat, peluang langkah tersebut dibahas di DPR dinilai sangat kecil.

Sumber: NBC News