Masih Ada Ketimpangan Kesejahteraan di Perbatasan Indonesia

BeritaNasional.com - Meskipun pemerintahan periode lalu sudah membangun dan mempercantik pos lintas batas negara (PLBN), faktanya ketimpangan masih terlihat jelas di daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengelola Perbatasan Wilayah guna membahas program Kementerian/Lembaga dan kepala daerah terhadap permasalahan perbatasan.

Rapat Panja Perbatasan ini dihadiri Dirjen Adwil Kemendagri, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Pemdes Kemendagri, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian ATR/BPN, serta gubernur, bupati dan wali kota di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. 

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkap permasalahan di perbatasan, baik yang berbatasan di wilayah darat maupun laut. Ia melihat bahwa pada aspek tata ruang dan pertahanan, wilayah perbatasan Indonesia masih belum cukup produktif, sementara negara tetangga sangat produktif. 

"Ada beberapa isu yang hari ini saya kira perlu kita lakukan. Satu pada sektor pelayanan, yang kedua pada aspek tata ruang dan pertanahan. Kita masih menyaksikan di perbatasan kita banyak sekali lahan kita yang tidak produktif pada sisi Indonesia, tapi di sisi negara sebelah dilakukan dengan sangat produktif," kata Rifqi di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). 

Rifqinizamy mengatakan, terdapat beberapa isu yang diinventarisasi berdasarkan hasil kunjungan Komisi II DPR RI di berbagai wilayah perbatasan. Pertama, rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Misalnya saja perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang terlihat kontras, perbatasan Indonesia masih berupa hutan belantara dan perbatasan Malaysia telah mempunyai lapangan pekerjaan bagi buruh kasar dari Indonesia.

"Misalnya, perbatasan darat kita antara Indonesia dengan Malaysia, dari sisi kita masih hutan belantara, yang di Malaysia sudah ditanami sawit. Buruhnya ngambil dari kita, kita tidak bisa cek karena tidak lewat pos lintas perbatasan, mereka lewat dari kampung ke kampung," ungkapnya.

"Dan ini bukan soal pelanggaran hukum dalam tanda kutip, walaupun kalau kita melihat dari kacamata positivistik mereka salah, tetapi ini soal dimana letak kesejahteraan itu berada," jelas Rifqinizamy.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, pengelolaan perbatasan wilayah Indonesia masih kurang optimal. Pembangunan itu tidak sekadar pembangunan fisik PLBN, tetapi lahan kawasan khusus tidak diberikan hak guna usaha untuk membuat kawasan tersebut produktif bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di perbatasan.

"Satu, kadang di tempat kita masih ditetapkan sebagai kawasan hutan. Yang kedua, kita tidak pernah memberikan special treatment terhadap lahan-lahan kita. Misalnya, untuk kita berikan hak guna usaha kepada para investor atau kalau perlu kita berikan kepada BUMD-BUMD setempat. Untuk kemudian menggarap lahan-lahan tersebut dengan lebih produktif dan lebih sejahtera," ujarnya.

Oleh karena itu, Rifqinizamy menjelaskan, tindak lanjut kerja panja ini akan dilakukan dalam dua termin. Pertama, pembahasan informasi mengenai hasil kunjungan kerja di beberapa wilayah perbatasan. Kedua, menyelesaikan berbagai macam masalah dengan menggandeng kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hingga Kementerian Desa.

"Setelah selesai di sini, nanti kita akan bawa pada forum yang lebih besar untuk kita bisa menyelesaikan berbagai macam inventarisasi masalah yang hari ini kita bicarakan di dalam panitia kerja yang saat ini dibentuk oleh Komisi II DPR RI," terang Rifqi.