KPK Minta Menteri PKP Pastikan Izin Lahan Bebas dari Korupsi

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa status hukum lahan Meikarta di Kabupaten Bekasi, yang akan menjadi lokasi pembangunan rusun subsidi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), berada dalam kondisi clear and clean tanpa keterkaitan perkara.

Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan permintaan kepada Kementerian PKP agar setiap proses perizinan hingga pengadaan barang dan jasa pada pembangunan rusun subsidi di area Meikarta tetap berada dalam koridor aturan.

"Tentu KPK juga mewanti. Jadi dari awal, kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih, maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (21/1/2026).

"Jadi tadi sudah disampaikan juga rencana bertemu dengan pemerintah daerah, itu juga harus menjadi poin memastikan bahwa perizinan ini nanti betul-betul clear," imbuhnya.

Selain aspek perizinan, Budi menjelaskan pengadaan barang dan jasa saat program berjalan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Yang ketiga, bagaimana kemudian distribusinya, termasuk soal subsidi, itu juga harus clear sehingga nanti pada saat pertanggungjawabannya juga bisa disampaikan secara kredibel," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajukan konsultasi kepada KPK terkait rencana pembangunan rusun subsidi di lahan Meikarta, Kabupaten Bekasi, serta menyampaikan permintaan pendampingan agar pelaksanaan program berada dalam jalur yang sesuai regulasi.

"Pak Budi tolong (Jubir KPK), nanti Pak Pahala kawal, dari KPK supaya proses ini semua-semuanya memenuhi peraturan perundangan dan ada pencegahan. Jangan ada hal-hal yang melanggar aturan," ujar Ara.