Sanae Takaichi Ungkap Hubungan dengan AS Terancam jika Jepang Tak Ikut Tangani Konflik Taiwan

BeritaNasional.com - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi memberikan pernyataan terbaru mengenai posisi strategis negaranya terkait potensi konflik di Taiwan. 

Dilansir dari Reuters pada Selasa (27/1/2026), Takaichi memperingatkan bahwa hubungan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) terancam runtuh jika Tokyo memilih untuk menghindari situasi di wilayah tersebut.

Meski begitu, ia tampak mulai menjaga jarak dari spekulasi mengenai keterlibatan militer secara langsung yang sempat dilontarkan sebelumnya.

Pernyataan ini muncul setelah Takaichi mendapat kritik dari pemimpin partai oposisi karena dianggap memicu ketegangan dengan China melalui pernyataan di parlemen pada November lalu. 

Saat itu, Sanae mengisyaratkan serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang yang memancing kemarahan Beijing. Hal tersebut berujung pada pembatasan ekspor dan pembatalan penerbangan.

"Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang Jepang yang akan melakukan tindakan militer jika China dan Amerika Serikat berkonflik (atas Taiwan)," kata Takaichi pada Selasa.

Takaichi menjelaskan, jika terjadi situasi serius di Taiwan, fokus utama Jepang adalah menyelamatkan warga negara Jepang dan Amerika Serikat yang berada di sana. 

Ia menekankan pentingnya tindakan bersama dengan pasukan AS dalam situasi darurat tersebut.

"Jika pasukan AS, yang bertindak bersama dengan kita, diserang dan Jepang tidak melakukan apa pun dan hanya melarikan diri, aliansi Jepang-AS akan runtuh," tegasnya. 

Ia menambahkan respons Jepang akan tetap dilakukan secara ketat sesuai dengan batasan hukum yang berlaku saat ini.

Walaupun Takaichi tidak secara resmi menarik pernyataan lamanya, ia bersikeras bahwa pendiriannya tetap konsisten dengan kebijakan jangka panjang Jepang. 

Namun, Kementerian Luar Negeri China tetap mendesak Jepang pada Selasa untuk segera menghentikan manipulasi terkait isu Taiwan.

Secara hukum, Konstitusi Jepang sebenarnya melarang tindakan militer langsung. Namun, Jepang diperbolehkan menjalankan hak membela diri secara kolektif untuk melindungi AS atau negara sahabat jika Jepang sendiri menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya.

Langkah politik Takaichi ini dinilai sangat krusial di tengah menikmati popularitas tinggi sejak menjabat pada Oktober 2025 dan berencana menghadapi pemilihan umum sela pada 8 Februari 2026.