Rapim, Kapolri Tampung Masukan Menteri soal Penanganan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

BeritaNasional.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menampung berbagai masukan yang disampaikan para menteri dan kepala badan/lembaga terkait dengan penanganan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Masukan itu disampaikan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 oleh Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

“Hari ini kami bisa mendapatkan dan mendengar langsung dari narasumber, baik di bidang penanganan inflasi dan beberapa kegiatan-kegiatan seperti Koperasi Merah Putih dan juga bagaimana mendorong optimalisasi dan percepatan serta menjaga pertumbuhan ekonomi nanti,” kata Sigit di sela-sela Rapim di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sigit menjelaskan, masukan yang disampaikan dari setiap kementerian telah menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk bisa menjalankan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sehingga semuanya betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang menjadi direktif ataupun kebijakan Bapak Presiden,” terang dia.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut jika peran Polri dengan jaringan yang sampai ke daerah sangat berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi agar merata.

“APBD ini sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa dari lebih kurang hampir Rp4.000 triliun anggaran kita itu total pusat dan daerah itu lebih kurang Rp 1.300 triliun ada di daerah,” kata Tito.

“Nah untuk itu kami sudah memberikan arahan kepada seluruh daerah agar betul-betul bisa mengelola pendapatan dan belanja,” tambah Tito.

Dengan dana yang besar di daerah, Tito berharap Polri melalui seluruh jajarannya yang tergabung dalam Forkopimda bisa ikut mengawasi penyaluran dana agar sampai ke masyarakat.

“Nah itu bisa terjadi brainstorming, memberikan masukan kepada daerah, sekaligus juga mengawasi dalam penggunaan belanja itu supaya betul-betul tempat sasaran dan tidak ada kebocoran,” imbuhnya.

Sedangkan terkait Inflasi, Tito menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri untuk membantu mengecek kondisi di daerah. Karena, hampir 60% masyarakat menghadapi biaya hidup akibat harga barang dan jasa terlalu tinggi.

“Kalau harga barang dan jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil. Itu lah saya mohon bantuan kepada Bapak Kapolri dan jajaran,” tutur Tito.

Senada dengan itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut perlunya peran Polri dalam membantu program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bisa menumbuhkan perekonomian mencapai 8%.

“Karena tanpa ada perputaran uang di desa, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang secara agregat. Nanti juga akan ikut mendorong membantu pencapaian ke angka mencapai 8%,” jelasnya.

Ferry menyebut, program Koperasi juga bisa mengatasi masalah Inflasi di daerah. Kuncinya, dengan peran aktif salah satunya Polri untuk membantu dalam pengawasan melalui jaringan Forkompinda di daerah.

“Tadi disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa teman-teman dari kepolisian yang di daerah yang termasuk di Forkompinda juga dan juga ada Satgas Pangan yang kami juga merasa perlu untuk bisa membantu tugas kami di Kementerian Koperasi,” ucap dia.

Sedangkan, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard memandang peran Polri sangatlah krusial. Karena rencana kerja pemerintah haruslah ada pihak yang menjaga stabilitas khususnya terkait kemanan dan kepastian hukum.

“Oleh karena itu, dalam hal ini Polri dapat berperan sebagai aktor utama atau guardian of the stability dari environment untuk bisa berlangsungnya Rencana Kerja Pemerintah dengan baik,” tukas dia.