DPR Ingatkan Misi TNI di Gaza Fokus Stabilitas dan Bantuan Sipil

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilitas. Bukan TNI menjalankan operasi tempur.

"Terkait wacana pengiriman personel melalui skema Board of Peace (BoP), prinsip dasarnya harus tetap sama: setiap pelibatan Tentara Nasional Indonesia di luar negeri harus memiliki landasan hukum yang jelas, mandat internasional yang legitimate—idealnya dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa—serta berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur," katanya kepada wartawan, dikutip Jumat (13/2/2026).

Sukamta mengatakan, prioritas utama saat ini adalah penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

"Indonesia punya reputasi baik dalam misi perdamaian dunia. Namun prioritas utama saat ini tetap pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil. Kontribusi Indonesia harus memperkuat perdamaian, bukan menambah kompleksitas konflik," ujarnya.

"Jadi bukan soal “paling pantas”, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina," sambung Sukamta.

Politikus PKS ini juga mengingatkan, Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza.

"Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita," ujar Sukamta.

Diberitakan, belakangan ini jagat media sosial X sempat diramaikan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang bakal mengirim 8.000 prajurit TNI untuk bertugas di wilayah Gaza, Palestina.

Pengiriman ini dilakukan Indonesia sebagai tindak lanjut setelah bergabung dalam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Namun, narasi yang berkembang menyebut bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) bakal terlibat dalam upaya demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.

Atas beredarnya informasi tersebut, Beritanasional.com mencoba merangkum keterangan dari berbagai sumber terkait rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza.

Karo Informasi dan Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa tujuan kehadiran prajurit TNI di Gaza adalah untuk mendukung stabilisasi dan misi kemanusiaan, yaitu pembangunan rekonstruksi dan pelayanan medis.

“Terkait pemberitaan tersebut, dapat kami tegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam kerangka dukungan stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah unsur rekonstruksi serta pelayanan kesehatan/medis,” jelas Rico saat dihubungi, Kamis (12/2/2026).

Dengan demikian, Rico meluruskan informasi yang sempat ramai di media sosial terkait tugas prajurit TNI, yang disebut-sebut akan terlibat dalam demiliterisasi termasuk pelucutan senjata Hamas.

“Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia,” tuturnya.

“Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,” sambungnya.