Lantik Dewan Pengawas dan Direksi Baru BPJS 2026-2031, Cak Imin Tekankan Disiplin Biaya dan Transparansi

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran efektif, efisien dan tepat sasaran kepada jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031.

Cak Imin meminta jajaran direksi dan dewan pengawas mengendalikan biaya operasional secara disiplin sesuai koridor regulasi yang berlaku. Hal itu disampaikan Cak Imin ketika pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan 2026–2031 pada Jumat (20/2/2026).

"Pimpinan dan direksi baru serta dewan pengawas harus terus mengendalikan biaya operasional dan dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan koridor regulasi," ujarnya.

Anggaran operasional BPJS setiap tahun mencapai lebih Rp5 triliun. Cak Imin mengingatkan, setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

"Setiap tahun kita memiliki anggaran operasional BPJS lebih dari Rp5 triliun. Setiap rupiah itu adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh lagi ada pemborosan dan acara-acara seremonial," ujar Ketum PKB ini.

Selain pengendalian biaya, Cak Imin juga meminta agar tata kelola manajemen risiko dijalankan secara profesional dan terbuka. Ia menekankan bahwa strategi investasi kedua lembaga jaminan sosial tersebut harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi manfaat bagi peserta.

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan tata kelola BPJS di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan program jaminan sosial nasional. Pemerintah berharap jajaran baru mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana jaminan sosial.