Banyak Laporan soal Kualitas Menu MBG, BGN Hentikan Operasional Sejumlah SPPG

Oleh: Tim Redaksi
Sabtu, 28 Februari 2026 | 19:20 WIB
Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan pemaparan. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)
Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan pemaparan. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

BeritaNasional.com - Menyusul banyaknya temuan soal kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah evaluasi.

Hal ini disampaikan Kepala BGB Dadan Hindayana dalam konferensi pers Program MBG di SPPG Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026). Menurutnya, penghentian operasional dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap standar mutu makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Lama penghentian operasional akan ditentukan berdasarkan tingkat permasalahan yang ditemukan.

“SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan operasionalnya, dan lamanya penghentian tergantung seberapa berat kasus yang terjadi,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan, evaluasi dilakukan setelah adanya laporan terkait gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan. Dalam pencatatan BGN, satu kejadian dihitung berdasarkan satuan pelayanan, sementara jumlah penerima manfaat yang terdampak dapat berbeda-beda.

Ia menyampaikan, pada periode sebelumnya, tercatat sekitar 50 SPPG mengalami kejadian, dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan pencernaan mencapai sekitar 1.200 orang. Angka tersebut kemudian menurun menjadi sekitar 40 kejadian setelah dilakukan perbaikan dan pengawasan lebih ketat.

Menurutnya, BGN terus memperbaiki sistem pengawasan dengan memperketat kualitas bahan baku, proses pengolahan, serta standar penyajian makanan di setiap satuan pelayanan.

Selain itu, BGN juga meminta SPPG memperjelas informasi menu, nilai gizi, dan harga komponen makanan agar penyajian lebih transparan serta mudah dievaluasi.

Dadan menegaskan, bahan pangan yang digunakan dalam program MBG tetap diarahkan berbasis sumber daya lokal, namun kualitas menjadi prioritas utama. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak layak, pihak pelaksana diminta menunda distribusi dibandingkan memaksakan penyaluran makanan dengan mutu kurang baik.

Ia juga mengingatkan bahwa BGN tidak ragu menghentikan operasional satuan pelayanan yang dinilai tidak memenuhi standar, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat terhadap program.

Sumber: Antarasinpo

Editor: Kiswondari
Komentar: