Begini Jurus Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Lebaran 2026

Oleh: Lydia Fransisca
Rabu, 04 Maret 2026 | 15:15 WIB
Suasana jual beli bahan pangan di pasar Agung Depok. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)
Suasana jual beli bahan pangan di pasar Agung Depok. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

BeritaNasional.com - Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan hingga Lebaran 2026.

Intervensi dilakukan sejak awal Februari guna memastikan lonjakan harga kebutuhan pokok dapat ditekan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sepanjang Februari 2026, telah digelar 1.586 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di 291 kabupaten/kota pada 33 provinsi. 

Angka tersebut naik 116,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Melalui GPM, masyarakat dapat memperoleh beras, minyak goreng, cabai, dan komoditas strategis lain dengan harga terjangkau.

Pemerintah juga memperkuat distribusi antarwilayah lewat program fasilitasi distribusi pangan (FDP), termasuk mobilisasi cabai rawit ke sejumlah daerah.

"Hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat untuk meredam gejolak harga," tulis Bapanas dalam keterangan resminya pada Rabu (4/3/2026).

Untuk komoditas beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dilanjutkan. Penyaluran SPHP beras 2025 oleh Perum Bulog telah mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran 828 ribu ton beras serta menyiapkan SPHP jagung pakan 242 ribu ton guna menjaga stabilitas sektor perunggasan.

Menjelang Idul Fitri, bantuan pangan beras dan minyak goreng disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat untuk memperkuat daya beli. 

Pengawasan rantai pasok juga diperketat melalui pemantauan di 28.270 titik oleh Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Ramadan 2026 tercatat 0,68 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Ramadan 2022 dan 2025.

Inflasi pangan tahunan berada di level 4,64 persen, masih dalam rentang sasaran pemerintah 3–5 persen.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: