Soroti Masalah Pengelolaan Sampah, Menteri LH: Jakarta Statusnya Masih Kota Kotor

BeritaNasional.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan masalah yang tidak kunjung teratasi, khususnya di wilayah Provinsi Jakarta yang membuat statusnya masih masuk kategori kota kotor.

Pernyataan itu disampaikan Hanif usai mengikuti kegiatan korve bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).

“DKJ sampai hari ini statusnya masih dalam status kota kotor. Kota kotor untuk keenam wilayah administrasinya, baik itu di Jakarta Pusat sampai di Jakarta Kepulauan, semuanya masuk dalam kategori kota kotor,” kata Hanif kepada wartawan usai acara.

Bahkan, Hanif menyebut sampai hari ini hampir seluruh pasar di wilayah Jakarta telah dijatuhi sanksi administrasi pemerintah untuk menyelesaikan sampahnya sendiri.

“Sebagaimana disampaikan bahwa sampah dari kawasan ini jumlahnya hampir 1.000 ton per hari. Ini jumlah yang sangat besar, termasuk dari pasar-pasar rakyat ini,” tuturnya.

Hanif juga menegaskan gubernur akan memperketat pengawasan pengelolaan sampah di Jakarta dengan mengakselerasi perubahan karakter penanganan sampah. Sebab, kondisi Bantargebang sudah sudah tidak memungkinkan.

“Jadi, kami akan awasi terus, perketat kondisi Jakarta ini. Kami akan masuk kepada semua kotanya, ada lima kota terutama yang di daratan ini yang akan terus kami pantau bersama-sama Bapak Gubernur,” terangnya.

Langkah awal, lanjut Hanif, pemerintah tengah berupaya untuk menanamkan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satgas Bhayangkara Jakarta Asri (Bang Jasri) oleh Polda Metro Jaya.

“Pasar sebagai simpul budaya tentu dimaknai tempat berbagai macam karakter berkumpul. Jadi, bersihnya pasar rakyat seharusnya mencerminkan bersihnya budaya di masing-masing masyarakatnya,” imbuhnya.

Hanif menyatakan seluruh gerakan ini telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulai Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih.

“Secara simultan kami akan terus melakukan pengawasan terkait penanganan sampah di kawasan kawasan. secara simultan kami juga akan mendorong terus wali kota di Jakarta, tentu agar segera memulai pilah sampah,” tuturnya.

“Sehebat apa pun teknologi yang digunakan, secanggih apa pun metodologi yang didebatkan, maka sejatinya penanganan sampah hanya bisa dimulai setelah dilakukan pemilahan. tanpa pemilahan maka biaya penanganannya cukup sangat tinggi,” sambung dia.

Sebab, Hanif mengaitkan dengan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bisa maksimal jika dari hulu yakni masyarakat bisa memahami secara baik pentingnya pemilahan sampah.

“Seluruhnya dimulai dari pilah. Tanpa pilah maka semua sumber daya kita akan habis di hilir dan kemudian pada saat hilir tidak tersedia, maka timbul bencana yang luar biasa yang baru baru ini menjadikan bukti keteledoran bersama,” tegasnya.