Anggota Komisi II DPR Sebut Wacana Pemotongan Gaji sebagai Teladan Moral para Pemimpin

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal moral bahwa pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat. Wacana itu muncul dalam upaya penghematan di tengah dampak situasi geopolitik di Timur Tengah.

"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ucapnya, dikutip Selasa (17/3/2026).

Pemotongan gaji menteri dan anggota DPR memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun, menurut Ali, secara fiskal kontribusi terhadap anggaran negara relatif kecil. Maka langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.

Ia mengingatkan, konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.

"Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran," ujarnya.

Jika kebijakan pemotongan gaji diterapkan, langkah ini menjadi contoh kepemimpinan yang memberikan teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.

Namun, Ali menegaskan bahwa yang paling penting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak gejolak global.

Politikus PKB ini juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan tersebut dapat menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global. 

"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," tegasnya.