BGN Hentikan Sementara Operasional 62 SPPG gara-gara Buat MBG Minimalis dan Tak Penuhi Standar

Oleh: Bachtiarudin Alam
Selasa, 17 Maret 2026 | 16:17 WIB
Ilustrasi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong Garut. (Foto/istimewa)
Ilustrasi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong Garut. (Foto/istimewa)

BeritaNasional.com - Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberhentikan sementara 62 dari 25.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga membuat Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai standar.

“Dari 25 ribu lebih SPPG yang berjalan. Kan Anda tahu bahwa yang 62 yang membuat menu kurang sesuai dan minimalis,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana setelah menemui Jaksa Agung ST. Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Dadan, penutupan ini dilakukan karena SPPG selama Ramadan ketahuan menyalurkan menu MBG tidak sesuai atau minimalis yang berujung viral di media sosial.

“Kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadan ini kita tutup dulu sementara,” ujar Dadan.

Selain bermasalah dalam menu MBG, 62 SPPG kedapatan belum memenuhi persyaratan standar administratif, mulai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS). 

Karena itu, Dadan menyatakan penutupan sementara dilakukan hingga pengelola SPPG memperbaiki seluruh kekurangan agar kejadian penyaluran makanan tidak sesuai ketentuan dan kelengkapan persyaratan administratif terpenuhi.

"Kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nanti kalau dia mengulangi lagi pelanggarannya, tidak tertutup kemungkinan untuk ditutup permanen," kata dia.

Meski begitu, Dadan menegaskan penutupan sementara ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, bukan penindakan hukum. Dengan melibatkan lembaga audit seperti BPKP hingga Kejaksaan Agung untuk pemantauan sampai ke daerah.

“Kalau memang ada penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, dan dibuktikan secara hukum, tidak tertutup kemungkinan. Tapi, untuk sementara nih kita lebih banyak ke arah pembinaan,” terangnya.

“Agar seluruh yang terlibat ini bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja seoptimal mungkin, bekerja seefektif mungkin, menggunakan rupiah yang diterima dan dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya,” tandasnya.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: