DPR Minta Penghematan Energi Sasar Industri hingga Gedung Pemerintah

BeritaNasional.com - Pemerintah diminta menyiapkan solusi selain kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat energi di tengah krisis global.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengatakan, WFH bukan solusi tunggal. Pemerintah perlu mengambil kebijakan hemat energi yang matang dan dengan kajian komprehensif.

"WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif," ujar Ratna dikutip dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Kebijakan hemat energi, menurut Ratna, tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur. Tetapi juga perlu menyasar sektor besar yang menjadi penyumbang konsumen energi terbesar. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

"Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak," ujarnya.

Ratna juga mengingatkan bahwa kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan, seperti produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga beban biaya listrik rumah tangga yang justru bisa meningkat.

Ratna mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif, antara lain audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri, percepatan transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara, serta penguatan transportasi massal untuk menekan konsumsi BBM.

"Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara," ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan.