Cegah Kemacetan Kontainer di Tanjung Priok, Pemprov DKI Siapkan Lahan Parkir 5 Hektare
BeritaNasional.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim, kemacetan panjang yang sempat terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta setelah Lebaran 2025 tidak kembali terulang pada tahun ini.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI pada telah menyediakan lahan parkir khusus untuk truk dan kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok.
"Belajar dari pengalaman setelah lebaran yang lalu ketika terjadi kemacetan horor di Tanjung Priok, pemerintah DKI Jakarta memberikan ruang kepada Pelindo kurang lebih 5 hektare di Terminal Tanah Merdeka untuk tempat parkirnya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kemacetan tahun lalu adalah ketiadaan ruang parkir yang memadai di tengah meningkatnya aktivitas pelabuhan. Akibatnya, kendaraan logistik tidak memiliki area penyangga dan menumpuk di jalan.
"Hal ini supaya tidak seperti yang lalu, karena ada kenaikan aktivitas di pelabuhan, sementara tempat parkirnya tidak ada dan kemudian menyebabkan kemacetan horor seperti tahun yang lalu," ujar Pramono.
Pramono memastikan, aktivitas logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pasca-Lebaran tahun ini berjalan lebih terkendali.
Pasalnya, lahan parkir yang disiapkan mampu menampung ratusan kontainer sehingga antrean truk dapat terserap sebelum keluar ke jalan raya.
"Alhamdulillah sampai hari ini, sampai sekarang ini setelah lebaran Idul Fitri, aktivitas di Tanjung Priok berjalan dengan baik dan normal karena di tempat itu kurang lebih bisa menampung 200 kontainer," ucap Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI menggratiskan penggunaan lahan parkir tersebut. Kebijakan ini diambil karena potensi kerugian yang dapat timbul dari kemacetan jauh lebih besar dibandingkan biaya penyediaan lahan.
"Untuk itu kami juga menggratiskan kepada Pelindo karena memang biaya kalau kemudian harus ada kemacetan yang seperti tahun lalu itu cost-nya terlalu tinggi sekali," tandasnya.
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
EKBIS | 19 jam yang lalu
EKBIS | 18 jam yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu







