DPR Dorong Moratorium PMI ke Wilayah Konflik, Perlindungan Jadi Prioritas

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung rencana pemerintah moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah antisipatif yang perlu dipertimbangkan dengan matang dan terukur 

Perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya saat situasi geopolitik tidak menentu.

"Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Netty menekankan, kebijakan moratorium harus disertai langkah mitigasi yang komprehensif supaya tidak menimbulkan dampak bagi calon pekerja migran.

"Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka," tuturnya.

Netty juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan eskalasi konflik, termasuk dalam hal evakuasi dan perlindungan bagi PMI yang saat ini masih berada di kawasan Timur Tengah.

"Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses," tegasnya.

"Kementerian P2MI perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan DPR dalam setiap pengambilan kebijakan strategis agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif," lanjutnya.

Politikus PKS ini berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara aspek perlindungan dan keberlanjutan ekonomi para pekerja migran.

"Kita ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan," pungkasnya.