Sosok Liliek Prisbawono Adi, Hakim Konstitusi Pengganti Ipar Jokowi

BeritaNasional.com - Nama Liliek Prisbawono Adi menjadi perbincangan hangat, usai pelantikan dirinya sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026) siang ini. Pelantikan Liliek sebagai Hakim Konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden RI nomor 36P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung (MA).

Liliek Prisbawono Adi dilantik sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan ipar Presiden RI ke-6 Joko Widodo (Jokowi), Anwar Usman yang telah memasuki masa pensiun sejak Maret 2026. 

Siapakah sosok Liliek Prisbawono Adi ini? Berikut adalah profil Liliek Prisbawono Adi berdasarkan laman Pengadilan Tinggi Medan dan sejumlah situs lainnya:

Profil Liliek Prisbawono Adi

Nama lengkapnya adalah Liliek Prisbawono Adi, dengan gelar lengkap Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Ia lahir di Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 1966. 

Liliek Prisbawono adalah hakim PNS dengan golongan IV/e mulai tanggal 1 April 2024, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 00066/KEP/AA/15001/24 pada tanggal 28 Februari 2024. 

Liliek Prisbawono juga tercatat menulis sebuah buku yang diterbirkan Gramedia Pustaka Media, yang berjudul "Perluasan Kewenangan Gugatan Sederhana Sebagai Akses Menuju Keadilan"

Sebelum dilantik sebagai Hakim Konstitusi, Liliek Prisbawono telah menduduki sejumlah posisi hakim di berbagai pengadilan negeri (PN) maupun pengadilan tinggi (PT), antara lain:

• Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 28 Agustus 2019
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sejak 24 Februari 2022
• Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan sejak 19 April 2024.

Pada 30 Maret 2026, Liliek Prisbawono menjadi salah satu hakim yang mendapatkan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan Semester I Tahun 2026.

Namun, nama Liliek Prisbawono Adi juga turut terseret dalam kasus dugaan suap pemberian vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) di PN Jakpus, yang ditangani Kejaksaan Agung. Namun hingga kini, Liliek belum diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut karena belum dibutuhkan dalam proses penyelidikan.