Rieke Diah Pitaloka Minta Akses Lintas Udara Dikaji secara Hati-hati

BeritaNasional.com - Meskipun Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menegaskan bahwa letter of intent over flight clearance merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menhan AS Pete Hegseth di Pentagon, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah Indonesia, legislator mengingatkan agar pemerintah mengkaji secara hati-hati. 

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis. Pendekatan sistem pertahanan rakyat semesta harus menjadi pijakan, di mana perlindungan rakyat merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan negara.

“Kedaulatan wilayah udara bukan sekadar isu teknis atau diplomatik, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup aman dan terlindungi. Negara tidak boleh mengambil risiko yang berpotensi mengancam keselamatan rakyat,” ujar Rieke Diah Pitaloka lewat keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026). 

Oleh karena itu, Rieke menegaskan, setiap bentuk kerja sama harus dipastikan tidak mengurangi kedaulatan negara, tidak melemahkan kontrol nasional, serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Perlu ditegaskan bahwa proses ini belum merupakan keputusan final. Pemerintah diharapkan bersikap tegas, cermat, dan berpihak pada kepentingan rakyat, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan negara," tandas politikus PDIP ini.