Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Penugasan TNI di Wilayah Konflik

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah evaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Evaluasi itu mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional serta perlindungan maksimal terhadap personel TNI.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik," kata Puan dalam pidato rapat paripurna penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi," sambungnya.

Puan juga mendorong PBB investigasi peristiwa di Lebanon untuk mengungkap fakta secara objektif. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengirim terhadap hukum internasional dan HAM.

"DPR RI menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB guna mengungkap fakta secara objektif. Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM," ujarnya.

Selain itu, Puan menyampaikan duka cita kepada para prajurit TNI yang gugur dalam misi kemanusiaan di Lebanon.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Kapten Inf Zulfi Aditya, Sertu M Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Romadhon saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon. Semoga putra terbaik bangsa ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," ucap politikus PDIP itu.