Kejar Target 2026, Pemerintah Genjot Belanja Negara di Triwulan II

BeritaNasional.com - Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memastikan tren positif ekonomi tetap stabil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memaksimalkan belanja negara sebagai mesin utama penggerak ekonomi pada triwulan II 2026.

Langkah ini diambil sebagai strategi fiskal untuk mengisi celah konsumsi, mengingat pada periode April hingga Juni tahun ini tidak terdapat momentum hari besar keagamaan yang biasanya memicu lonjakan belanja masyarakat secara alami.

"Untuk pertumbuhan di triwulan II memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah karena tahun lalu basis daripada belanja pemerintahan rendah dan triwulan I kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di triwulan II terutama juga kita menjaga daya beli masyarakat," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (5/5/2026).

Stimulus Gaji ke-13 dan Bantuan Pangan

Untuk menjaga daya beli, pemerintah telah menyiapkan sejumlah "jurus" andalan. Salah satu yang paling dinanti adalah pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan total alokasi dana mencapai Rp55 triliun.

Tak hanya itu, bantuan pangan juga akan diakselerasi sepanjang kuartal kedua ini. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut dapat menjangkau 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Dukungan ini kian diperkuat dengan komitmen subsidi dan kompensasi energi yang tetap terjaga di angka Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.

"Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan dan menjadi buffer terhadap gejolak global," jelas Airlangga.

Fokus pada Pendidikan dan Hunian Layak

Sektor fundamental seperti pendidikan dan perumahan juga tak luput dari perhatian. Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp13,4 triliun khusus untuk program revitalisasi sekolah.

Sementara di sektor properti, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp37,1 triliun siap digulirkan guna mendukung program ambisius pembangunan tiga juta rumah. Pemerintah juga memperkuat sisi birokrasi melalui Satgas Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk melakukan deregulasi yang diperlukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh impresif sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year).

Namun, secara triwulanan memang terjadi kontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan periode akhir 2025 lalu.

Sumber: Antara