KPK Respons Pernyataan Jimly Asshiddiqie Soal Reformasi Seluruh Lembaga Hukum

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie yang menilai reformasi tidak hanya perlu dilakukan di tubuh Polri, tetapi juga di seluruh lembaga penegak hukum termasuk KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan evaluasi kinerja merupakan praktik yang wajar dan selalu berjalan di semua institusi, termasuk KPK.

“Terkait dengan evaluasi kinerja, itu tentu menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan di setiap institusi, termasuk di KPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa KPK secara rutin melakukan evaluasi berjenjang untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi berjalan optimal.

“Kami juga secara kontinu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami. Kami lakukan evaluasi secara berjenjang sehingga kita bisa melakukan monitoring sejauh mana kita sudah melakukan tugas fungsi kita,” katanya.

Evaluasi tersebut, lanjut Budi, mencakup penilaian atas output, outcome, hingga dampak dari setiap kegiatan pemberantasan korupsi.

“Sejauh mana kita sudah memberikan output, outcome, dan dampak dari apa yang kita kerjakan. Itu juga secara kontinu kita lakukan,” tutur Budi.

Ia menambahkan KPK memiliki organ pengawas internal berupa Dewan Pengawas yang turut mengawasi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

“Termasuk juga di KPK ada organ yang kita sebut dewan pengawas yang itu juga mengawasi kinerja dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK selain tugas terkait dengan penegakan etik,” ucapnya.

Budi menegaskan evaluasi berkala menjadi basis KPK untuk terus melakukan perbaikan.

“Sehingga kami tentunya juga percaya dengan evaluasi yang terus-menerus ini, ke depan kita senantiasa bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan secara akseleratif,” kata dia.

Menanggapi pertanyaan terkait evaluasi yang cukup dilakukan melalui Dewan Pengawas, Budi menegaskan mekanisme evaluasi KPK berlangsung di seluruh tingkatan.

“Sejauh ini evaluasi yang dilakukan ya di internal KPK secara berjenjang. Di unit kerja misalnya di tingkat biro atau di direktorat, kemudian dievaluasi oleh sekretaris jenderal atau deputi, kemudian nanti juga dievaluasi oleh pimpinan, termasuk secara kelembagaan KPK juga dievaluasi oleh dewan pengawas,” ujarnya.

Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyatakan bukan hanya Polri yang perlu direformasi tapi lembaga penegak hukum lain hingga lembaga kehakiman juga perlu direformasi.

“Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi,” kata Jimly di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.