Timwas DPR RI Mulai Awasi Layanan Jemaah di Tanah Suci

BeritaNasional.com -  Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina  bersiap mengawasi layanan jemaah haji di kawasan Madinah dan Makkah.

Selly mengatakan pengawasan itu dikhususkan pada layanan kesehatan, konsumsi, serta kelayakan hotel jemaah. Menurutnya, DPR telah memetakan sejumlah titik krusial.

"Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah," ujar Selly dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).

"Termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” katanya.

Ia menjelaskan aspek konsumsi menjadi salah satu catatan yang muncul sejak awal penyelenggaraan karena dinilai kurang sesuai selera Nusantara.

DPR juga menerima laporan terkait hotel yang dianggap tidak layak digunakan pada musim haji dan bakal menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan bersama Kementerian Agama.

Selain itu, persoalan kapasitas kamar kembali menjadi perhatian. 

Berdasarkan laporan yang diterima Timwas, sejumlah hotel di sektor 4 dan sektor 9 Sektor 4 dan Sektor 9 Makkah diduga memasang enam tempat tidur pada kamar berkapasitas empat orang. 

“Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait,” tuturnya.

Dengan total sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, Selly menilai kapasitas hotel yang disiapkan seharusnya memadai untuk menampung seluruh jemaah di 10 sektor wilayah Makkah.

Di tengah berbagai evaluasi, DPR memberi apresiasi terhadap langkah pemerintah menekan keberangkatan haji ilegal. 

Ia menilai koordinasi lintas instansi, termasuk imigrasi dan petugas bandara, berjalan cukup efektif mencegah praktik penggunaan visa nonhaji.

Namun, Selly menyoroti masih lemahnya sosialisasi aturan baru yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, terutama larangan mendokumentasikan area privat milik warga setempat yang berpotensi memunculkan sanksi hukum. 

“Informasi seperti ini harus disampaikan jauh-jauh hari agar tidak terlambat diterima jemaah,” ujarnya.

Ia turut menyinggung laporan jemaah yang terpisah dari rombongannya di hotel sehingga distribusi konsumsi menjadi tidak merata. Menurutnya, pemisahan rombongan dalam satu kloter tidak semestinya terjadi. 

“Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter karena itu akan menyulitkan distribusi makanan,” tegasnya.