Distribusi Tenaga Medis: Masalah Klasik Tanpa Jalan Keluar?

BeritaNasional.com - Tiga hari perjalanan dari Jakarta menuju Pulau Mademang di Alor, sebuah kepulauan terpencil membawa saya dan seluruh tim relawan medis menemui suku Alor yang tidak pernah tersentuh tenaga medis. 

Pasien pertama saya adalah seorang anak berumur 9 tahun yang salah satu giginya harus dicabut karena tidak ada pilihan perawatan lain disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana. Setelah menyelesaikan pelayanan, seorang perawat menghampiri saya, “Dokter, tolong jika ada kenalan, bisa diinformasikan untuk praktek di sini.” Saya hanya menelan ludah dan hanya mengangguk perlahan dengan canggung mendengar permintaan tersebut.

Masalah Distribusi Dokter di Indonesia

Masalah utama dari sistem kesehatan di Indonesia adalah bukan kurangnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan, melainkan distribusi dari tenaga medis. Data menunjukkan bahwa densitas dokter paling sedikit berada di daerah timur Indonesia seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, sementara densitas paling padat berada di Pulau Jawa terutama di DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya. 

Bukan hal yang mengherankan karena pemerintah mengedepankan fasilitas sarana pra-sarana terpusat di Pulau Jawa sehingga daerah lain kesulitan mengejar hal yang sama.

Solusi dari Pemerintah

Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan masalah pelik ini, terutama mempermudah izin untuk mendirikan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi baru dengan harapan ke depannya lulusan baru bersedia bekerja di daerah terpencil. 

Insentif menggiurkan sebesar minimal 30 juta rupiah per bulan pun dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bagi dokter spesialis yang bersedia mengabdikan dirinya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Program internship selama 1 tahun dan Nusantara Sehat selama 2 tahun pun dicanangkan untuk membantu angka distribusi. Namun, apakah yang dilakukan pemerintah sejauh ini berhasil?

Hambatan dan Keterbatasan yang Ditemukan

Setelah program 1 tahun dari masa internship, kebanyakan dokter yang menyelesaikan masa pengabdian kembali ke kota besar. Program Nusantara Sehat pun hanya bertahan selama 2 tahun dan setelah program selesai, kekosongan kembali melanda. Rumah sakit pun mengalami krisis dokter kembali dan masyarakat kembali menjadi korban dari sistem yang tidak sustainable. 

Maraknya insentif daerah yang ditahan dan jasa pelayanan yang disunat oleh pemerintah daerah menjadi hal yang sering disorot belakangan. Indikasi korupsi dalam sistem yang kacau dan tidak transparan membuat dokter enggan untuk melanjutkan pelayanan di daerah. 

Selain itu, jenjang karir dan perasaan tertinggal adalah perasaan yang sering dirasakan oleh para dokter yang melayani di daerah terpencil. Minimnya infrastruktur dan sarana di daerah tenaga medis mengabdi juga memperparah perasaan terisolir yang dirasakan.

Hal yang Dilakukan oleh Thailand

Perbandingan yang tepat yang bisa kita lakukan adalah membandingkan masalah yang sama dengan kondisi negara yang hampir serupa. Thailand memiliki hal yang tidak berbeda jauh dari Indonesia, yakni populasi daerah yang besar, infrastruktur yang terpusat di kota dan sejarah panjang akan penumpukan dokter di kota-kota besar. 

Thailand membutuhkan 4 dekade lamanya untuk memperbaiki masalah struktural dengan serius. Program CPIRD (Collaborative Project to Increase Rural Doctor) diresmikan Pemerintah Thailand pada tahun 1994. 

CPIRD ini mengedepankan calon mahasiswa dari komunitas terpencil untuk dilatih dan ditempatkan di rumah sakit provinsi di luar Bangkok, Ibu Kota Thailand. Hasilnya didokumentasikan dan selama 12 tahun studi retrospektif, lulusan dari program ini 2,4x lebih berkomitmen untuk tinggal di daerah dibandingkan dengan teman sejawat jalur konvensional dan menunjukkan hasil pengunduran diri yang jauh lebih rendah. 

Identitas menjadi kunci utama di mana dokter dari daerah terpencil akan melihat pekerjaan sebagai tenaga medis di daerahnya adalah hal  yang memang menjadi sebuah kewajiban untuk melayani komunitasnya, alih-alih memiliki perasaan berkorban dan dapat hukuman dari pemerintah. 

Perbaikan Infrakstruktur Menjadi Hal Wajib

Selain masalah pendidikan, masalah lain yang wajib diperhatikan adalah perbaikan infrastruktur di daerah. Banyak sarana dan distribusi alat medis membutuhkan listrik dan jalur distribusi yang efektif supaya pelayanan tidak terhambat. 

Apabila di suatu daerah banyak jalan yang tidak bisa dilewati karena sesederhana jalan belum diaspal dan tidak ada listrik, maka hal yang terjadi adalah distribusi alat kesehatan akan terhenti. Kebijakan terhadap edukasi, infrastruktur, pemberian insentif dan dukungan profesional ke tenaga medis harus dilakukan secara serentak tanpa mengabaikan satu atau dua hal lainnya. 

Korupsi di Level Desa

Semua kebijakan akan percuma dilakukan apabila masih ada korupsi yang menghantui sistem layanan. Sudah banyak keluhan dari tenaga medis mengenai insentif dan jasa pelayanan yang tidak transparan mengenai hal ini. 

Insentif bisa tidak diberikan selama berbulan-bulan dengan indikasi kepala daerah yang menahan gaji tenaga kesehatan untuk menikmati bunga dari gaji dan banyak hal disruptif lainnya. Penuntasan masalah ini termasuk transparansi dari sistem gaji harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah jika menginginkan dokter bertahan lama di suatu daerah. 

Kebijakan yang serius: Berkepanjangan dan Berkesinambungan

Hal yang kita bisa refleksikan adalah yang dilakukan oleh Thailand kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkepanjangan selama 4 dekade lebih dan dievaluasi. Kita tidak menginginkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berganti fokus setiap pergantian presiden dan kabinet. 

Dibutuhkan perbaikan sistem kesehatan secara maraton dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Periode evaluasi pun diperlukan untuk meninjau apakah kebijakan berhasil diimplementasikandi Indonesia. 

Jika kebijakan tidak dijalankan dengan baik dan hanya berpihak pada penguasa, maka akan selalu ada anak-anak dari suku Alor yang tidak terlayani dengan baik di seluruh Indonesia yang selalu menjadi korbannya.

 

drg. Joseph, Sp. KG (endodontist)

Dokter Gigi di Kabupaten Jawa Tengah

Alumnus Universitas Kristen Maranatha dan Trisakti