Soroti Polemik Militerisme, TNI Diminta Fokus Urus Pertahanan

BeritaNasional.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta meminta TNI fokus memperkuat pertahanan sesuai kewenangannya seiring dengan beberapa polemik keterlibatan militerisme terkait pelanggaran prajurit.

Salah satunya kasus yang melibatkan dua anggota TNI, Serka DS dan Serka AS, diduga terlibat dalam perampokan untuk merampas harta korban di Lebak, Banten. 

Kejadian ini harus menjadi evaluasi serius terhadap penyimpangan fungsi dan peran prajurit.

"Rentetan peristiwa kekerasan, kriminalitas aparat hingga perluasan struktur militer ke ranah domestik yang merampas hak ekonomi rakyat kecil kian membabi buta," kata Ketua DPD GMNI DKI Jakarta Deodatus Sunda dalam keterangan tertulis pada Kamis (4/6/2026).

"Pola-pola represif dan superioritas militer yang menyerupai era kelam Orde Baru kini nyata-nyata dihidupkan kembali di tanah Banten," sambungnya.

Selain itu, ada kejadian penggusuran dan perampasan lahan milik masyarakat Desa Rancapinang, Pandeglang, Banten, diduga untuk pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam).

“Pembangunan pangkalan militer baru di tengah permukiman sipil dengan cara merampas hak atas tanah rakyat adalah bentuk neokolonialisme,” paparnya.

Karena itu, Deodatus juga meminta agar aksi-aksi kriminalitas atau pidana murni yang dilakukan anggota TNI diadili di peradilan umum. 

Sebab, tidak boleh lagi berlindung di balik tembok peradilan militer yang eksklusif dan tidak transparan.

"Mekanisme peradilan militer untuk kejahatan sipil adalah bentuk nyata impunitas hukum yang memelihara mentalitas kebal hukum bagi aparat dan mencederai rasa keadilan bagi korban," tegasnya. 

Termasuk Deodatus menolak keterlibatan TNI dalam mengatasi begal. Urusan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan tanggung jawab Polri di ranah sipil.

Dengan begitu, dalih pelibatan militer dalam mengatasi begal atau kriminalitas sipil dengan alasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sangat dipaksakan.

"Penyeretan tentara ke ranah domestik-sipil terbukti kontraproduktif, merusak nama baik institusi TNI, dan seperti kasus di Lebak, justru memicu oknum aparat bertindak melampaui batas hukum bahkan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri," tuturnya.