Pemerintah Beberkan Kebijakan Prabowo yang Berhasil Dongkrak Kesejahteraan Petani

BeritaNasional.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian yang telah meningkatkan kesejahteraan petani.

Qodari menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap petani kembali ditegaskan melalui kehadiran Prabowo dalam puncak Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo pada 24 Juni 2026.

“Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional,” tegas Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Qodari mengatakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kuota pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton.

Pemerintah juga mengubah mekanisme distribusi pupuk agar lebih cepat diterima petani.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, penyaluran pupuk dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi, kemudian diteruskan kepada petani.

Adapun proses penebusan pupuk juga disederhanakan karena petani cukup membawa KTP.

Selain itu, sistem penyaluran telah terintegrasi secara digital untuk meningkatkan transparansi.

“Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan,” kata Qodari.

“Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi,” tambahnya.

Selain menambah kuota, pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Harga pupuk urea yang sebelumnya Rp2.250 per kilogram turun menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Pemerintah juga kembali memberikan pupuk subsidi untuk sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sebelumnya dihentikan selama empat tahun.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan seperti traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.

Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun untuk didistribusikan kepada petani.

Pemerintah juga menyediakan skema kredit alsintan dengan bunga ringan melalui bank pemerintah maupun bank daerah.

Selain itu, pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi.

Kebijakan itu disebut untuk menjaga harga gabah petani tetap menguntungkan.

Qodari menyebut bahwa berbagai kebijakan tersebut turut berdampak terhadap produksi beras nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton.

Ia juga berujar bahwa peningkatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73 atau menjadi angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

“Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik,” tandasnya.