DPR Minta Manasik Kesehatan Calon Jemaah Haji Jangan Hanya Jadi Formalitas

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Mahdalena mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menerapkan regulasi mewajibkan program Manasik Kesehatan kepada seluruh calon jemaah haji mulai 2027. 

Kebijakan tersebut bertujuan sebagai langkah preventif menggembleng kesiapan fisik jemaah dan menyelaraskan aturan pengetatan standar kesehatan yang diberlakukan otoritas Arab Saudi.

Mahdalena menilai Manasik Kesehatan perlu menjadi filter utama memastikan kemampuan calon jemaah terpenuhi secara mutlak. 

Ia menilai program ini tidak boleh hanya menjadi formalitas medis di atas kertas, tapi sebagai instrumen riil guna menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah Indonesia di Tanah Suci.

"Kami mendukung langkah penerapan program manasik kesehatan haji mulai 2027. Program ini harus benar-benar memastikan bahwa jemaah yang berangkat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat istitaah, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan aman dan optimal," ujar Mahdalena dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (4/7/2026).

Keuntungan terbesar dari deteksi dini melalui manasik kesehatan adalah ketersediaan waktu yang cukup bagi tim medis untuk mengintervensi, mengobati, dan membina calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit bawaan (komorbid).

Karena itu, materi manasik dituntut komprehensif; tidak hanya berisi cek laboratorium, tetapi wajib mengedukasi jemaah mengenai manajemen obat, gizi, latihan fisik mandiri, hingga taktik menghindari dehidrasi ekstrem serta infeksi saluran pernapasan selama di Arab Saudi.

"Program tersebut harus disusun secara menyeluruh dengan menempatkan perlindungan kesehatan sebagai prioritas. Jemaah juga perlu dibekali kebiasaan berolahraga secara rutin sebelum keberangkatan, menjaga pola makan, serta memahami cara mencegah penyakit," ujar Mahdalena.

Politikus PKB ini mengingatkan agar standardisasi manasik kesehatan ini segera didistribusikan secara masif menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemerintah daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Mahdalena menegaskan keberhasilan menekan angka mortalitas haji hanya bisa terwujud jika seluruh instrumen penyelenggara memiliki ketegasan yang sama dalam menegakkan aturan kelayakan terbang jemaah.

"Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Dengan demikian, manasik kesehatan tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi benar-benar mampu melahirkan jemaah haji Indonesia yang sehat dan siap secara fisik," tandasnya.