DPR Minta TNI, Polri, dan Kejaksaan Solid Usut Kasus Korupsi Batu Bara

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung tetap solid dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas penyidikan tiga kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Dalam kasus tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga turut terlibat. Rumahnya juga dijaga oleh prajurit TNI.

"Jadi kami juga meminta kepada TNI, Polri, agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk pemberantasan korupsi. Bahwa kita semua tahu, korupsi adalah extraordinary crime. Apalagi di dalam program-program Presiden ke depan, masalah energi dan ketahanan energi merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama," tegas Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Tandra meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung solid untuk membongkar kasus dugaan korupsi tersebut hingga terang benderang.

"Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada TNI, Polri untuk solid, termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipidkor untuk bagaimana membongkar perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, memberikan informasi kepada masyarakat, dan menghukum pelakunya seberat-beratnya," ujarnya.

Menurutnya, siapa pun pelakunya harus diproses hukum tanpa terkecuali.

"Tidak penting dia pejabat, pengusaha, karyawan, yang tinggi maupun rendah, semua sama di depan hukum. Maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya," ucap Tandra.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung langkah Polri mengusut dugaan korupsi batu bara tersebut. Menurutnya, kasus itu harus diusut tuntas dalam koridor Presisi.

"Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipidkor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen," katanya.

"Siapa pun yang terlibat dalam korupsi batu bara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tegasnya.