PDIP Tak Kunjung Umumkan Sikap Politik, Aria Bima: Pemerintahan Prabowo Baru Ada Oktober

BeritaNasional.com - Politikus PDIP Aria Bima kembali menegaskan alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan sikap politik di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang.

Aria mengatakan PDIP tak takut mengumumkan sikap politiknya sekarang. Namun, pihaknya tak ingin tergesa-gesa karena pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berjalan.

Masih terdapat kader PDIP di pemerintahan Jokowi. Karena itu, PDIP masih memutuskan untuk mengawasi kinerja kader-kadernya tersebut.

"Enggak (takut). (Alasan belum mengumumkan sikap) yang paling tepat memang pemerintahan baru mulai Oktober. Kalau sekarang memutuskan, kami ini komit mengamankan pemerintahan Jokowi sampai Oktober 2024," kata Aria kepada wartawan, Senin (27/5/2024).

"Buktinya menteri kami masih di dalam. Pemerintahan Pak Prabowo baru ada Oktober, kok sekarang memutuskan. Kan cara logika nalarnya begitu," tambah Aria.

Selanjutnya, alasan kedua belum mengumumkan sikap adalah Mega masih mengamati situasi politik di tanah air. Sebab, dia menilai krisis demokrasi dan kenegarawanan tengah berlangsung.

Karena itu, lanjut Aria, PDIP bakal mengawal proses demokrasi sekarang untuk memutuskan apakah akan masuk pemerintahan atau tidak.

"Ibu Mega akan mencermati betul apakah pemerintahan ke depan perlu didukung di dalam atau tetap dalam posisi di parlemen untuk menguatkan fungsi check and balance. Tapi, yang jelas, istilah oposisi enggak ada karena Ibu Mega tekankan, oposisi ini sebetulnya istilah yang tepat di sistem parlementer, kita sistem presidensial," ujar Aria. 

Lantas, Aria menekankan sikap PDIP bakal memperkuat fungsi check and balance (kontrol dan seimbang) supaya ada partai politik yang tidak satu barisan dengan pemerintahan nanti.

"Kami khawatir kalau semua partai politik dalam satu gerbong pemerintahan, itu terjadi pengawasan-pengawasan yang semu. Kami ingin, ini kritis yang konstruktif, kritis yang bisa memberikan persandingan kebijakan alternatif. Saya kira posisi politik PDIP sangat tepat adalah penguatan fungsi check and balances," tandasnya.