Unjuk Rasa Sistem Kuota untuk Jabatan Publik Tewaskan 25 Orang

BeritaNasional.com - Ibu Kota Bangladesh, Dhaka, mengalami pemadaman internet saat terjadi bentrokan parah antara pengunjuk rasa di antaranya pelajar dengan polisi yang terus berlangsung.

Ribuan pengunjuk rasa merangsek ke stasiun televisi negara, menghancurkan jendela dan lampu, bahkan membakar bangunan.

Menteri Penerangan Bangladesh mengatakan, siaran TV sudah dihentikan. Karyawan berbondong-bondong meninggalkan gedung. Namun masih ada yang terjebak di dalam.

Seorang jurnalis senior BTV mengatakan, situasinya sangat buruk sehingga kami tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat itu. "Rekan-rekan kami ada yang terjebak. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka."

Para pengunjuk rasa minta sistem kuota yang ditetapkan pemerintah segera dicabut. Sebab mereka menilai hal itu tidak adil. Jabatan publik seharusnya diberikan kepada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya bukan kalangan tertentu.

Dikutip dari BBC, Nahid Islam, salah satu koordinator protes reformasi kuota menolak negosiasi dari Pemerintah Bangladesh.

Nahid menulis di Facebook, “Pemerintah telah memperburuk situasi dengan menggunakan kekerasan dalam gerakan damai. Hal yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Mereka tidak memberikan ruang untuk negosiasi.”

“Jika aparat penegak hukum tidak disingkirkan dari jalanan. Jika balai, kampus, institusi pendidikan tak dibuka, jika penembakan terus berlanjut, maka pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tulisnya.

Pidato Perdana Menteri Sheikh Hasina ternyata tidak mampu meredam amarah para pengunjuk rasa. Sebab ia tidak menawarkan apapun kepada pengunjuk rasa.

Bahkan aparat keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bentrokan keras antara aparat dan pengunjuk rasa di beberapa tempat yang menyebabkan sedikitnya 25 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Alim Khan, seorang mahasiswa mengatakan, pidato Perdana Menteri tidak dapat diterima oleh mereka.

"Di satu sisi, Perdana Menteri meminta para mahasiswa untuk tetap tenang. Di sisi lain, polisi, BGB (Penjaga Perbatasan Bangladesh), Liga Chhatra (sayap mahasiswa dari partai berkuasa) mengambil sikap menentang mahasiswa dan pengunjuk rasa. Ini adalah standar ganda pemerintah,” ujarnya.