Pemprov DKI Jelaskan Alasan Tak Bisa Angkat Semua Guru Honorer Jadi KKI

BeritaNasional.com -  Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta merespons permintaan DPRD untuk menjadikan seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).

Adapun permintaan tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, saat pihaknya memanggil Disdik untuk mengklarifikasi soal pemutusan kontrak kerja terhadap para guru honorer pada Selasa (23/7/2024) hari ini.

Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pihaknya tidak dapat merealisasikan hal tersebut. Sebab, anggarannya tidak mencukupi untuk mengangkat sekitar 4.000 guru honorer menjadi KKI.

"Kondisi anggaran kita terbatas, kita hanya punya dana untuk mengangkat 1.700 guru honorer. Kalau misalkan mau seperti itu, perlu rapat besar lagi untuk membahas anggaran tersebut," kata Budi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan rekomendasi kepada 4.000 guru honorer yang terdampak pemutusan kontrak agar dapat terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasalnya, mereka diputus kerja karena tidak terdata dalam Dapodik atau belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari Dinas Pendidikan (Disdik).

"Maka 4.000 ini akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dapodik. Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data Dapodik," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Setelah itu, lanjut Heru, Pemprov DKI akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar sebagai pegawai KKI.

Pemprov akan membuka KKI pada Agustus mendatang dengan kuota 1.700 guru honorer.

"Melalui Kepala Dinas Pendidikan, kami memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru KKI. Tahun ini, bulan Agustus, Pemda DKI akan membuka 1.700 posisi untuk guru-guru. Gunakan dan manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," tegas Heru.

"Kami, Pemda DKI, sangat menghargai guru. Maka dari itu saya ulang lagi, 4.000 guru honorer saat ini diberi kesempatan. Bulan Agustus kita buka lowongan itu, mekanisme untuk 1.700 guru. Sekali lagi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi guru KKI," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Jhonny menilai Jakarta mempunyai APBD yang besar sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp200 ribu, Rp700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.