Banyak PHK di DKI, Heru: Sudah Ada Antisipasi Peningkatan Pengangguran

Oleh: Lydia Fransisca
Selasa, 06 Agustus 2024 | 15:30 WIB
Heru Budi Hartono merespons soal tingginya angka PHK di Jakarta (Beritanasional/Lydia)
Heru Budi Hartono merespons soal tingginya angka PHK di Jakarta (Beritanasional/Lydia)

BeritaNasional.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono merespons soal tingginya angka PHK di Jakarta hingga Juni 2024 ini. Adapun jumlah pekerja yang di-PHK hingga Juni 2024 berjumlah 847 orang.

Heru mengatakan, lonjakan PHK ini belum tentu dialami oleh orang yang benar-benar ber-KTP Jakarta. Sebab, Jakarta adalah provinsi yang terbuka untuk seluruh orang mencari nafkah.

"Itu lonjakan PHK ini kan Jakarta penduduknya terbuka setiap hari ada. Namun DKI Jakarta kalau dilihat sementara waktu memang ada PHK," kata Heru kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2024).

Meski demikian, Heru menegaskan bahwa pihaknya telah mengantipasi adanya peningkatan pengangguran di Jakarta. Antisipasi itu dilakukan dengan memberikan edukasi agar mereka bisa menjadi wiraswasta.

"Nah ini di dalam postur tubuh APBD 2024 maupun 2025, kita sudah antisipasi sedikit terkait dengan kelambatan ekonomi," ujar Heru.

"Maka Dinas UMKM akan dengan Disnaker ini sudah bisa terlihat dipostur APBD mengarah ke sana, memberikan edukasi, memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa bekerja mandiri," tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengungkapkan, terdapat 847 orang yang di PHK pada 2024. Adapun data itu dihimpun hingga Juni 2024.

Dari data tersebut, jumlah pekerja yang paling banyak di-PHK berada di Jakarta Utara, yakni 249 orang. Selanjutnya wilayah Jakarta Timur menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah pekerja 172 orang.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, data PHK periode Januari-Juni 2024 ini mengalami penurunan sebesar 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Adapun sektor-sektor yang mendominasi terjadinya PHK adalah perdagangan dan jasa 63,52 persen, industri 12,05 persen, infrastruktur, utilitas dan transportasi 10,75 persen, lain-lain meliputi sektor kesehatan dan rumah sakit, yayasan, media 5,86 persen, dan keuangan 4,89 persen," jelas Hari dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Selain data yang dihimpun oleh Disnakertransgi DKI Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan juga menghimpun data pekerja yang di-PHK melalui Portal SIGAP Hubungan Industrial. Hasilnya, terdapat 7.469 orang yang di-PHK.

“Data sejumlah 7.469 orang tersebut bersumber dari pelaporan pekerja yang telah di-PHK yang memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan," kata Hari.

Hari berujar, saat ini terdapat 1.491 perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta tetapi mempunyai cabang di luar DKI. Namun, ribuan perusahaan ini mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh kantor pusat di DKI Jakarta. 

"Dari data 7.469 orang pekerja ter-PHK yang memanfaatkan program JKP tersebut ternyata tidak seluruhnya pekerja yang bekerja maupun tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta," tegas Hari.
 sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: