Badai PHK di Indonesia, Pemerintah Diminta Soroti Beberapa Hal

Oleh: Tim Redaksi
Rabu, 04 September 2024 | 19:07 WIB
Ilustrasi pekerja di Indonesia. (BeritaNasional/Oke Atmaja).
Ilustrasi pekerja di Indonesia. (BeritaNasional/Oke Atmaja).

BeritaNasional.com -  Tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir di Indonesia. Hal ini pun tentunya menjadi sorotan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar pemerintah bisa memberikan solusi.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan alangkah baiknya pemerintah bisa mencarikan solusi atas tingginya PHK di industri tekstil.

"Pemerintah  harus bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil,” ujar Netty, Rabu (4/9/2024).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan, sebanyak 46.240 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024. Menurut Netty,  di balik setiap peristiwa PHK, harus dicermati kemungkinan adanya industri dalam negeri yang tumbang. 

"PHK dan tumbangnya industri, tentu berdampak pada perekonomian kita secara umum," tegas dia.

Netty meminta  pemerintah agar mengambil  langkah tepat sebagai solusi mengatasi persoalan PHK di dalam negeri. Ia memandang bahwa  kebijakan job fair di banyak kota sekilas tampak bagus dan menarik antusias masyarakat.

"Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan. Buat kebijakan yang dapat mendorong perusahaan kembali sehat secara keuangan dan juga proses produksi," katanya.

Di sisi lain, salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya  industri tekstil dan garmen dalam negeri, papar Netty, adalah karena tidak kuat bersaing dengan  barang impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah. 

"Produsen produk Cina bisa menjual murah ke pasar Indonesia  karena mendapat  subsidi dan kemudahan lain dari  pemerintahnya. Artinya ada regulasi  yang menguntungkan.  Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia," kata Netty.

Netty meminta pemerintah agar menyelidiki  dan  memperketat pengawasan  produk impor  serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin  banyak industri dalam negeri yang tumbang dan memPHK karyawannya. Banyaknya PHK  akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tambahnya.sinpo

Editor: Harits Tryan Akhmad
Komentar: