BI Sinergikan Kebijakan Moneter-Fiskal Bersama Pemerintah untuk Amankan Ekonomi Nasional

BeritaNasional.com - Ketegangan geopolitik akibat perang di Timur Tengah yang pecah sejak akhir Februari 2026 terus membayangi perekonomian dunia. Merespons situasi tersebut, Bank Indonesia (BI) memperketat koordinasi dengan pemerintah guna membentengi perekonomian domestik dari dampak ketidakpastian global.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci utama untuk memitigasi risiko global ini, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

"Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah," kata Ramdan dalam keterangan pers tertulisnya pada Kamis (18/6/2026).

Ramdan menjelaskan tensi ketidakpastian global sebenarnya sempat sedikit mereda menyusul adanya kesepakatan sementara (interim deal) antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada 14 Juni 2026. 

Kendati demikian, dampak kerusakan struktural akibat perang beberapa bulan terakhir sudah terlanjur meluas.

Perang telah memicu gangguan pada sektor produksi, jalur distribusi, hingga rantai pasok perdagangan antarnegara yang berujung pada penurunan prospek ekonomi global.

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 tertahan di level rendah 3,0 persen, sedangkan tekanan inflasi global justru melonjak ke kisaran 4,4 persen.

Kondisi ini memaksa sejumlah bank sentral global mulai menaikkan suku bunga acuan mereka.

"Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,75 persen dan ke depan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi AS yang lebih tinggi," ungkap Ramdan.

Kondisi pasar keuangan AS juga kian menekan negara berkembang. Defisit fiskal AS yang membesar membuat imbal hasil (yield) US Treasury melonjak tinggi, masing-masing mencapai 4,49 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun per 17 Juni 2026.

Ditambah dengan indeks dolar AS (DXY dan ADXY) yang perkasa, investor global memilih bermain aman.

"Akibatnya, preferensi penempatan investor global ke negara Emerging Markets (EMs) belum kuat dan beralih ke aset aman (safe-haven assets) di negara maju," jelasnya.

Melihat dinamika negosiasi AS-Iran yang masih sangat cair, BI menegaskan perlunya kewaspadaan penuh melalui penguatan respons bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Konsumsi Domestik dan Belanja Pemerintah Jadi Penyelamat

Di tengah tekanan eksternal tersebut, ekonomi Indonesia beruntung karena masih ditopang oleh fondasi domestik yang solid.

Aktivitas konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh tinggi berkat akselerasi belanja program prioritas, termasuk momentum pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Stimulus belanja negara ini secara langsung ikut menjaga daya beli dan tingkat keyakinan konsumen di sektor rumah tangga. Selain konsumsi, sektor investasi juga menunjukkan taji.

"Investasi juga meningkat tecermin pada Purchasing Manager Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi, terutama didukung investasi bangunan terkait proyek Pemerintah. Sementara itu, dari sisi eksternal, ekspor perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global," tutur Ramdan.

Optimisme Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

Melihat performa kuartal berjalan, Bank Indonesia optimis target pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini tetap berada di jalur yang benar. Berbagai stimulus sisa tahun akan dioptimalkan demi menggali sumber-sumber pertumbuhan baru dari dalam negeri.

Sebagai penutup, Ramdan menegaskan bahwa BI akan terus berdiri di garda depan dalam menjaga keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan lewat instrumen bauran kebijakan yang fleksibel.

"Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen," tandas Ramdan.