LSI Denny JA: 10 Tahun Jokowi, Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia Naik

BeritaNasional.com - Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami berbagai perubahan di berbagai sektor. Salah satu yang mengalami perubahan terutama di sektor ekonomi.

Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi. Dengan mengolah data dari lembaga dunia kredibel, The Heritage Foundation, LSI Denny JA  menyimpulkan Jokowi berhasil memperoleh rapor biru, dalam indeks ini.

“Skor yang meningkat dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023, serta peningkatan peringkat dari 100 menjadi 53, menunjukkan rapor biru itu,” ujar Denny JA dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Angka itu, lanjut dia, menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

LSI Denny JA mengembangkan cara menilai presiden yang sudah habis masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia, dengan data  dari lembaga internasional kredibel, seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga, SDSN Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Indonesia berikutnya setelah selesai jabatan, akan juga dinilai dengan 7 indeks yang sama. Indeks itu cukup komprehensif meliputi sisi ekonomi, politik, hukum dan sosial.

Melalui 7 indeks ini, dengan membandingkan tahun pertama versus tahun terakhir Jokowi (2014 VS 2024, atau 2023 jika 2024 belum ada), Jokowi memperoleh 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah.

“Secara komprehensif, 10 tahun Jokowi memang jauh lebih banyak rapor birunya, dibanding rapor merah. Kali ini LSI Denny JA khusus mengeksplor indeks kebebasan ekonomi saja,” beber Denny JA.

Denny JA menuturkan Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi.

Seperti kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan.

Hal tersebut menjadi faktor yang berperan besar dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Kebebasan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. 

Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. 

“Ini juga berdampak positif terhadap iklim investasi, di mana negara dengan kebijakan yang lebih terbuka akan lebih menarik bagi investor asing,” ujar dia.

Kemudian, Denny JA berbicara pada awal masa jabatan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor Indeks Kebebasan Ekonomi sebesar 58,5 dan berada di peringkat  100 di dunia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada 2023, skor ini meningkat menjadi 63,5 dan peringkat Indonesia naik signifikan ke posisi 53. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian  reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. 

Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. 

Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi. Selain itu, Jokowi juga mendorong  investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi. 

“Kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru,” urai Denny JA.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi.  Salah satunya adalah  birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal. 

Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengurangan ketergantungan pada pengeluaran publik dan penyederhanaan birokrasi di pusat dan tingkat daerah. 

“Jika reformasi ini dipertahankan dan diperdalam, Indonesia tidak hanya akan memperkuat pijakan ekonominya di kawasan, tetapi juga membuktikan diri sebagai negara yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip kebebasan pasar global,” ungkapnya

“Masa depan yang lebih stabil dan inklusif pun menjadi kemungkinan nyata, seiring kebijakan yang berakar pada keterbukaan dan efisiensi terus berkembang,” imbuh dia.