Wakil Ketua DPR Adies Kadir Terima Delegasi Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan
Oleh: Elvis Sendouw
Jumat, 01 November 2024 | 14:19 WIB
Wakil Ketua DPR RI/Korekku Adies Kadir terima delegasi Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan. (BeritaNasional/Dok. Korekku DPR/Elvis Sendouw)
BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI/Korekku Bapak Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum menerima kunjungan Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan Yun Jae-Ok bersama dengan delegasi lainnya Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pertemuan tersebut membahas diantaranya soal kerja sama di bidang ekonomi, industri, energi, UMKM, pertahanan, olahraga dan budaya. (BeritaNasional/Dok. Korekku DPR/Elvis Sendouw)
Editor: Elvis Sendouw
JANGAN TERLEWAT:
5 Resep Sehat untuk Diet dengan Ubi Jalar
BACA BERIKUTNYA:
Tingkatkan Produksi, Bio Farma Siap Bangun Pabrik Baru
Komentar:
BERITALAINNYA
BERITATERKINI
Berburu Pakaian Thrifting di Blok M
GALERI
13 menit yang lalu
Kelahiran Anak Jadi Alasan Eliano Reijnders Absen dari Skuad Garuda
OLAHRAGA
17 menit yang lalu
Gmail Buat Ringkasan Email Pakai Gemini AI Secara Otomatis, Mudahkan Pengguna Workspace
TEKNOLOGI
47 menit yang lalu
Penulisan Sejarah Ulang, Djarot PDIP Minta Fakta Sejarah Tak Ditutup-tutupi
POLITIK
1 jam yang lalu
3 Warga Depok Dikeroyok Usai Cekcok soal Parkir
PERISTIWA
1 jam yang lalu
BERITATERPOPULER
01
Eks Penyidik KPK Minta Kementerian PU Laporkan Dugaan Gratifikasi Agar Tak Dianggap Suap
HUKUM | 2 hari yang lalu
02
KPK Dalami Pro-Kontra Dewan Direksi dan Komisaris Terkait Korupsi KSU di ASDP
HUKUM | 2 hari yang lalu
03
KPK Beri Saran terkait Revisi KUHAP
HUKUM | 2 hari yang lalu
04
Dugaan Gratifikasi di Kementerian PU Berpotensi Suap atau Pemerasan
HUKUM | 2 hari yang lalu
05
06
Golkar Dukung Prabowo Desak Israel Akui Kemerdekaan Palestina
POLITIK | 2 hari yang lalu
07
Tindak Lanjut KPK Informasi Dugaan Gratifikasi di Kementerian PU, Simak Fakta-faktanya
HUKUM | 2 hari yang lalu
08
DPR Tak Kunjung Bahas RUU Perampasan Aset, KPK Kaji Mandiri
HUKUM | 2 hari yang lalu
09
IM57+ Dorong KPK dan Kementerian PU Putus Rantai Korupsi Bersama
HUKUM | 1 hari yang lalu
10
IM57+ : Pengembalian Uang Gratifikasi di Kasus Kementerian PU Tak Hapus Pidana
HUKUM | 1 hari yang lalu