KPK Dukung Pemerintah Hentikan Bansos Jelang Pilkada 2024

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana pemerintah menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, hal tersebut merupakan upaya untuk memitigasi potensi konflik kepentingan.

"Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Kamis (14/11/2024).

Dirinya juga mengajak masyarakat ikut mengawasi program bansos sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi.

“Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju dengan usulan penyetopan distribusi bansos menjelang Pilkada 2024.

Hal itu dia ucapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR atas rekomendasi Komisi III.

Tito mengatakan pihaknya bakal mengeluarkan surat edaran terkait hal itu. Menurutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya sudah berkomunikasi dengan Komisi II DPR.

"Kemarin Pak Bima Arya, menyampaikan Komisi III minta distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju Pak, langsung setuju sekali," ucap Tito.

"Dan surat edaran Pak yang kemarin diminta, kami setuju," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bakal ikut serta mendukung hal tersebut.

"Kita ikutin Mendagri-lah ya. Kita kan ikuti Mendagri, ya kan. Memang tadi ada aspirasi juga," ujar Gus Ipul.