Rusia Serukan Dialog antara Pemerintah Suriah dan Oposisi

BeritaNasional.com - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, dalam pertemuan dengan mitra dari Turki dan Iran.

Pertemuan itu berlangsung beberapa jam sebelum jatuhnya rezim Baath di Suriah setelah Ibu Kota Damaskus diambil alih pasukan anti-rezim.

"Kami dengan tegas menegaskan kembali integritas teritorial, kedaulatan, dan persatuan Republik Arab Suriah. Kami menyerukan diakhirinya segera kegiatan permusuhan," kata Lavrov.

Menurut dia, baik Rusia, Turki, maupun Iran menginginkan agar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 dilaksanakan sepenuhnya dan menyerukan dialog antara pemerintah Suriah dan oposisi—sebagaimana diatur dalam resolusi tersebut.

Pada Forum Doha ke-22 di Qatar, Lavrov mengkritik tindakan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang merebut wilayah-wilayah Suriah dengan melanggar perjanjian yang ada, khususnya Resolusi 2254.

Ia menegaskan tindakan salah satu penggerak utama oposisi di Suriah itu tidak dapat diterima.

"Jika kita berbicara tentang Hayat Tahrir al-Sham secara khusus, pada 2018 dan 2020 dalam kerangka Format Astana, dua perjanjian ditandatangani yang dengan jelas memperkuat tekad bersama untuk tidak membiarkan Hayat Tahrir al-Sham berkuasa di Idlib. Dan perjanjian ini belum dilaksanakan. Dan sekarang perjanjian tersebut dilanggar secara besar-besaran," katanya.

Pada Minggu dini hari, setelah pertemuan Lavrov dengan menlu Turki dan Iran, Ibu Kota Damaskus jatuh di bawah kendali pasukan anti-rezim. Peristiwa itu sekaligus mengakhiri 61 tahun kekuasaan Partai Baath.

Sementara itu, keberadaan Bashar al-Assad, penguasa Suriah yang digulingkan, tidak diketahui.

Dikutip dari Antara, Lavrov juga meminta pertanggungjawaban AS atas berbagai peristiwa yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan menuduh Washington berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.