Prabowo: APBN 2025 Dirancang Menjaga Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas 2045. 

Prabowo mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, dengan kehati-hatian.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. 

"Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan," ujarnya di Istana, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Prabowo secara resmi menyerahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 serta meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran Katalog Elektronik versi ke-6," ujar ketua umum Partai Gerindra tersebut.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

Tampak pula sejumlah Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, hingga para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam acara ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi anggaran untuk tahun 2025. 

Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan APBN 2025 merupakan APBN yang disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024.

"Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Pppresiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa pengembangan katalog elektronik versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang jasa pemerintah. 

Sebab, seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

"Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini, para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," ucap Luhut.