Dukung Prabowo Ubah Sistem Pemilu, PKB Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Pilpres-Pileg Dipisah

Oleh: Ahda Bayhaqi
Jumat, 13 Desember 2024 | 16:05 WIB
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid. (BeritaNasional/Panji Septo)
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid. (BeritaNasional/Panji Septo)

BeritaNasional.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik Indonesia yang berbiaya tinggi. PKB menilai biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mahal sehingga perlu perubahan.

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid dalam keterangannya pada Jumat (13/12/2024).

PKB sepakat dengan Prabowo agar mengubah sistem pemilihan kepala daerah tidak lagi secara langsung. PKB mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD.

"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ujar Jazilul.

Wakil ketua umum PKB ini juga mengusulkan pemisahan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Sebab, penggabungan keduanya membuat pemilu legislatif kurang mendapat perhatian publik.

"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi, pileg dulu, baru kemudian pilpres," kata Jazilul.

Legislator asal Dapil Jawa Timur X itu menegaskan perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

"Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah, baik gubernur hingga bupati dan wali kota, tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah yang berkaca pada penyelenggaraan pada 2024.

"Apalagi, ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain. Mari, kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun rupiah habis dalam satu, dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mencontohkan, pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India dipilih oleh DPRD. Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih ya sudah DPRD itulah pilih gubernur, pilih bupati," tegasnya.

 sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: