Setuju dengan Prabowo, Demokrat Bakal Kaji Perubahan Sistem Pilkada

BeritaNasional.com - Partai Demokrat setuju dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Demokrat akan mempertimbangkan sistem seperti apa yang menguntungkan bangsa dan rakyat.

"Pastilah segala seusai hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi kalau caranya akan kami tinjau mana yang lebih menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan yang dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Perubahan sistem pilkada itu bisa dibahas dalam perubahan UU Pemilu. Saat ini, perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

"Ya, ini nanti masuknya dalam UU. Nantinya, dalam revisi UU, tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif dari DPR atau pemerintah karena harus dibahas dalam mekanisme revisi UU," kata Herman.

Sementara itu, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan para ketua umum partai bakal membahas perubahan sistem pilkada.

"Nanti dibicarakan ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah dari gubernur sampai bupati dan wali kota tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah berkaca pada penyelenggaraan pada 2024.

"Apalagi, ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain. Mari, kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun rupiah habis dalam satu, dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mencontohkan, pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India dipilih oleh DPRD. Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih ya sudah DPRD itulah pilih gubernur, pilih bupati," tegasnya.