Ide Presiden Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Dinilai Bikin Hemat Anggaran Negara

BeritaNasional.com - Partai Ummat mendukung ide Presiden Prabowo Subianto mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi dipilih oleh DPRD. Menurut Partai Ummat hal ini terobosan agar menghemat keuangan negara.

“Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dikutip dari siaran pers, Senin (16/12/2024).

Menurut Ridho, Pilkada sangat memakan biaya mahal. Sehingga banyak calon kepala daerah didukung pemodal dengan harapan ada keuntungan yang bisa kembali bila terpilih.

“Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana kualitas pilkada kita yang sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih” jelas Ridho. 

"Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” imbuhnya.

Menurut Ridho, ide one man one vote belum bisa diterapkan sepenuhnya karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan mayoritas penduduknya berpendidikan hanya sampai SD. Karena itu jual beli suara terjadi sangat masif.

Partai Ummat juga mengusulkan agar verifikasi faktual bagi Partai yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan karena membebani partai politik yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit karena semua Partai Politik dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.

“Partai Politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang gak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa Partai Politik untuk “mengarang” mewakili karakteristik demografis tertentu," katanya.

Menurut Ridho, pada akhirnya, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu. 

“Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif  terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal, begitu juga Pilpres apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” pungkas Ridho.