PKB: Pemilihan Gubernur oleh DPRD Bukan Pembajakan Hak Rakyat

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Indrajaya, berpendapat bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD tidak membajak hak politik rakyat. Ia menegaskan bahwa hak politik rakyat sudah diwakili melalui pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres), yang mana mereka memilih wakil di DPRD dan presiden.

Dalam konteks ini, PKB mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, namun pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Indrajaya mengkritik pemilu yang dinilai banyak masalah, seperti pemborosan anggaran, maraknya politik uang (money politics), dan menurunnya partisipasi pemilih.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak negara lain, termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menggunakan sistem pemilihan kepala daerah yang mirip dengan usulan PKB, di mana DPRD yang memilih gubernur setelah pemilu legislatif.

Menurut Indra, gubernur lebih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga pemilihan gubernur oleh DPRD lebih sesuai dengan semangat otonomi daerah yang sejatinya ada di tingkat kabupaten/kota. Ia menilai bahwa pemilu di Indonesia sering kali bertele-tele, dan mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dievaluasi agar lebih efektif dan ekonomis.

Indra juga mengapresiasi semangat Presiden Prabowo yang ingin membuat pemilu Indonesia lebih efisien dan menghindari pemborosan. Ia menyarankan agar Indonesia belajar dari praktik pemilu di negara lain, untuk mencari cara yang lebih baik dan tidak menguras anggaran negara.

Dalam kesimpulannya, Indrajaya mengajak agar bangsa Indonesia berfokus pada tujuan utama pemilu, yaitu untuk memilih pemimpin yang tidak memboroskan uang rakyat dan lebih fokus pada pembangunan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.