PPN 12 Persen, Pimpinan Komisi XI Berharap Kinerja Ekonomi Harus Semakin Baik

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap sejumlah hal dengan penerapan PPN 12 Persen. Pertama, pemerintah harus meningkatkan kinerja ekonomi nasional semakin membaik.

"Kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, sehingga ikut berdampak bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat," katanya kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).

Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas supaya mendorong penerimaan negara. Pelayanan publik juga perlu ditingkatkan agar rakyat merasakan kehadiran negara.

"Efisiensi dan efektivitas belanja negara; yang ditunjukan dengan penanganan urusan-urusan rakyat, sehingga hidup rakyat semakin mudah dan nyaman," jelas Dolfie.

Pemerintah juga harus menjelaskan dan mensosialisasikan barang dan jasa yang diklasifikasikan mewah. Agar semua masyarakat paham apa saja yang terkena kenaikan PPN.

"Pemerintah juga harus menjelaskan dan mensosialisasikan daftar barang dan jasa yang diklasifikasikan mewah, sehingga rakyat mendapatkan informasi yang jelas dan tuntas," kata Dolfie.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) 12 persen di tahun 2025. Dia menegaskan kenaikan pajak 12 persen hanya untuk barang dan jasa golongan atas.

Hal itu dikatakan Prabowo usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

“Saya ulangi, kenaikan tarif PPN dari 11%, menjadi 12%, hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” jelas Prabowo.

Dia menjelaskan, jika barang dan jasa yang termasuk barang mewah yakni seperti jet pribadi, kapal pesiar yacht dan rumah mewah atau dimiliki oleh masyarakat golongan atas.

“Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada. masyarakat mampu, contoh pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat papan atas, kemudian kapal pesiar yacht, rumah yang sangat mewah,” jelas Prabowo.