Menteri Hukum Sudah Teken Surat Ektradisi Buronan E-KTP Paulus Tannos

BeritaNasional.com -  Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan telah menandatangani surat ekstradisi buronan kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos. Supratman mengatakan, surat tersebut akan segera diserahkan ke Singapura.

Hal ini diungkapkan Supratman dalam Rapat Kerja Komisi XIII di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/2/2025). 

"Dan Alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya Insyaallah sesegera mungkin (dikirim). Saya juga sudah mendatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan," ujarnya.

Selain itu  ia juga sudah berkomunikasi dengan jajaran aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung hingga Polri. 

"Pertama, terkait tugas otoritas pusat yang ada di Ditjen AHU terutama permintaan ekstradisi atas nama inisial PT. Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh aparat penegak hukum baik KPK, Kejagung, dan Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," jelasnya. 

Sebelumnya Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa berkas proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos akan dikirim ke Singapura pekan depan.

"Kemungkinan besar Minggu depan seluruh berkas yang diminta pihak Singapura akan dikirimkan," ujar Tessa di Gedung Merah Putih, dikutip Minggu (16/2/2025).

Lembaga antirasuah memercayakan pengiriman berkas kepada Kementerian Hukum. Salah satu isi berkas yang nantinya akan dikirim KPK adalah terkait penuntutan Tannos.

"Ada permintaan. Salah satunya adalah pernyataan dari Indonesia, dalam hal ini saudara Tannos, bila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan. Itu salah satunya," tuturnya.

Meski demikian, ia mengingatkan  sistem hukum di Singapura dan Indonesia berbeda. Ia menegaskan bahwa seseorang bisa dituntut jika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan (P21).

"Kita bisa menyatakan seseorang itu dituntut tentunya setelah ada P21 dari jaksa penuntut umum (JPU)," kata Tessa.

"Diperlukan kerja sama antarlembaga, antarinstansi, untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Kita mencari kesamaan di situ," tandasnya.