Muncul di DPP, Hasto Sebut Telah Dikriminalisasi

BeritaNasional.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akhirnya muncul di DPP seusai kalah dalam praperadilan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.
Di depan para kader partai Hasto mengemukakan perasaannya yang harus berurusan dengan hukum. Ia menyebut selama ini berdiam diri dan merenungkan posisinya sebagai tersangka, yang ia anggap sebagai bentuk kriminalisasi oleh penguasa.
"Setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan," ujar Hasto di DPP PDIP, Selasa (18/2/2025).
Anak buah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut mengatakan status tersangkanya tidak lepas dari kepentingan politik kekuasaan, berdasarkan kajian para pakar hukum.
Ia menyebut berbagai eksaminasi yang dilakukan pakar terhadap putusan perkara suap eks caleg PDIP Harun Masiku tidak menemukan fakta hukum yang menyeret namanya, termasuk terkait perintangan penyidikan.
"Dalam Undang-Undang KPK Pasal 21, misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi, juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka," tuturnya.
Hasto juga mengaku selalu kooperatif dan menaati seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, keterangan ahli dalam praperadilan semakin memperkuat fakta bahwa dirinya tidak terlibat dalam perkara tersebut.
"Berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan fakta-fakta persidangan yang mengarah pada adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka," kata Hasto.
8 bulan yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 21 jam yang lalu