Soal Kasus Pagar Laut Diserahkan ke Bareskrim, Kejagung: Enggak Perlu Diperdebatkan

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI meminta agar penyerahannya penyelidikan kasus terkait polemik pagar laut yang berada di perairan Tangerang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tidak menjadi perdebatan.

Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar bahwa penyerahan perkara seperti ini seharusnya dilihat sebagai bentuk koordinasi yang berjalan antara aparat penegak hukum (APH).

“Enggak perlu ada diperdebatkan itu. Dalam penanganan perkara ini, makanya dia smooth. Bagus karena jangan sampai ada menang-menangan. Itu enggak boleh,” kata Harli.

Terlebih, Harli mengatakan antara aparat penegak hukum Kejagung, Polri, dan KPK telah menyepakati MoU agar dalam pengusutan kasus bisa saling bersinergi dalam konteks penegakan hukum.

“Saling pengertian itu ada bahwa semua melakukan monitoring, pulbaket, saya kira itu kewajiban dari APH,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung RI telah menyerahkan penyelidikan kasus terkait polemik pagar laut yang berada di perairan Tangerang ke Bareskrim Polri. Alasan penyerahan itu adalah objek pidana kasus itu dinilai sama.

Kejagung dari laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) tidak beda dengan dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang ditangani Bareskrim Polri.

"Sekarang ini Polri sedang melakukan penyidikan apakah ada dugaan tindak pidana pemalsuan disitu, jadi kita mendahulukan itu," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Selasa, (18/2/2025).

Sementara itu, Bareskrim Polri telah memutuskan menaikan kasus yang sama ke tahap penyidikan. Setelah ditemukannya unsur pidana untuk selanjutnya mendalami guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. 

Berbekal barang bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan saksi dan penggeledahan beberapa waktu lalu, Bareskrim Polri segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas polemik tersebut.