Kades Kohod Pasrah Ditetapkan Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Area Pagar Laut

BeritaNasional.com - Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip mengaku pasrah dengan penetapan tersangka yang dilakukan Bareskrim Polri kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang. 

Demikian hal itu disampaikan pengacaranya, Yunihar yang telah berkomunikasi dengan Arsin. Dengan berharap hak-haknya sebagai tersangka tetap dijamin oleh penyisik.

“Ya sejauh ini sepanjang tadi kami berkomunikasi dengan klien, tentunya beliau menerima. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak beliau diatur oleh UU, tentunya itu akan dipertimbangkan untuk proses-proses berikutnya,” kata Yunihar saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Sebab, Yunihar meyakini kalau penyidik memiliki bukti yang telah sesuai. Sehingga, dia tetap menghormati penetapan tersangka yang menyeret kliennya Arsin atas kasus pemalsuan tersebut.

“Setidaknya unsur-unsur dalam penetapan tersangka itu sudah terpenuhi dengan minimal dua bukti. Mungkin hal itu sudah diperoleh oleh penyidik pada saat pemeriksaan klien kami maupun saksi-saksi yang lain,” kata dia.

Selain itu, Yunihar juga berjanji kalau kliennya akan bersikap kooperatif pasca penetapan tersangka ini. Meskipun, dia mengingatkan kondisi Arsin yang saat ini memerlukan perhatian lebih atas kondisi fisiknya.

“Beliau juga tetap menerima dengan baik dan memaklumi itu. Dan nanti dalam proses yang dilakukan oleh PH, beliau hadir walaupun ada izin sehari karena memang kondisi fisik dan kesehatan, tapi tetap kooperatif,” ujarnya.

Jadi Tersangka

Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa dilakukan atas pemalsuan 263 SHGB.

"Keempat tersangka ini terkait pemalsuan, pemalsuan beberapa surat dokumen untuk pemohonan hak bangunan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa, (18/2/2025).

Adapun Arsin selaku Kades diduga telah mencetak dan menandatangani sendiri surat palsu yang dibuatnya. Surat ini yang kemudian dipakai mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. 

Dalam menjalankan kejahatannya itu, diduga juga dapat bantuan dari beberapa oknum di kementerian dan lembaga. Sampai akhirnya diterbitkan SHGB dan SHM diatas perairan laut Desa Kohod berujung polemik yang terjadi saat ini.

"Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah. Penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah penyidikan lebih lanjut," ungkap dia.

Para tersangka pun dikenakan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana paling lama delapan tahun penjara atas dugaan pemalsuan surat atau dokumen.

“Kami melakukan penyidikan secara profesional kita mulai dari ujungnya dulu, kita buktikan masing-masing perbuatan ini," ujar Djuhandani.