Kriteria Narapidana Tidak Diberi Amnesti: Koruptor hingga Terpidana Mati

BeritaNasional.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan beberapa kategori narapidana yang tidak mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa jenis tindak pidana yang tidak diberi amnesti.
Yaitu, narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar.
"Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris narkotika kategori bandar pasal 111-112-114 UU 35/2009," ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Kemudian, anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya, narapidana makar yang menggunakan senjata api.
Terakhir, narapidana hukuman seumur hidup dan terpidana mati tidak diberikan amnesti.
"Pemberian amnesti dikecualikan terhadap narapidana yang dihukum pidana seumur hidup dan terpidana mati," kata Agus.
Sementara yang diberikan amnesti adalah napi kasus pengguna narkoba, narapidana kasus penghinaan pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik, berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan, memiliki penyakit HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa, berusia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual keterbelakangan mental, perempuan hamil, perempuan memiliki anak kandung, anak binaan tindak pidana umum selain kasus pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan, sampai kasus makar yang tidak angkat senjata.
Pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi lapas kapasitas berlebih. Pemberian amnesti juga dalam rangka untuk kemanusiaan.
"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi permasalahan over capacity dan over crowded dengan solusi yang komprehensif yang saat ini telah mencapai 87 persen dan memberikan kesempatan kepada napi untuk berkontribusi secara positif di masyarakat," jelas Agus.
8 bulan yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
HUKUM | 16 jam yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
EKBIS | 18 jam yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 17 jam yang lalu
HUKUM | 14 jam yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu