Mbak Ita dan Alwin Basri Dijerat 3 Perkara Korupsi Sekaligus

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) dan Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) sebagai tersangka.

Pasangan suami istri tersebut ditetapkan sebagai penjahat rasuah atas tiga kasus. Pertama, pengadaan barang dan jasa, kedua gratifikasi, dan ketiga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.

1. Pengadaan Meja Kursi Fabrikasi SD

Menurut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, AB memerintahkan Kadis Pendidikan memasukkan anggaran Rp 20 miliar dan menunjuk PT Deka Sari Perkasa sebagai pemenang proyek.

Setelah anggaran pengadaan meja dan kursi disahkan senilai Rp 19,2 Miliar, HGR dan AB diberikan fee 10 persen dari nilai proyek sejumlah Rp Rp 1,7 Miliar.

"Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10 persen untuk AB," ujar Ibnu di Gedung Merah Putih, Rabu (19/2/2025).

2. Pengaturan Proyek Tingkat Kecamatan TA 2023

Ita dan Alwin juga diduga melakukan pengaturan proyek dengan penunjukan langsung (PL) atau non-tender. 

Alwin diduga meminta para camat menunjuk Ketua Gapensi Semarang Martono untuk mengerjakan proyek tersebut.

Atas proyek senilai Rp 20 miliar tersebut, Alwin meminta sekitar Rp 2 miliar kepada Martono. Selain itu, Alwin meminta 13 persen fee dari proyek yang diterima Gapensi.

Dalam proyek yang dikerjakan Gapensi, uang senilai Rp 1,4 miliar berhasil dikumpulkan. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk pengadaan mobil hias festival bunga yang diadakan Pemkot Semarang.

"Yang dalam pelaksanaannya akan dikoordinir oleh Martoni. Atas hal tersebut, AB meminta komitmen fee kepada Martono sebesar Rp 2 miliar," tuturnya.

3. Permintaan uang dari Walikota Semarang kepada Bapenda

Pada perkara ini, HGR mengebiri tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang karena menilai jumlah yang diterimanya lebih kecil dibandingkan ASN.

Setelah itu, HGR meminta tambahan atas jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam draf keputusan wali kota Semarang.

Atas permintaan itu, Kepala Bapenda Semarang Indriyasari (IIN) memberikan uang Rp 2,4 miliar kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1-4 tahun 2023. 

"IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp 2.400.000.000, kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang," kata Ibnu.

Dengan demikian, Ibnu menetapkan HGR dan AB senagai tersangka korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024.

Ia mengatakan keduanya juga meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri seolah-olah mempunyai utang kepadanya terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang 2023-2024 dan menerima gratifikasi.

Keduanya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Agar penyidikan berjalan lebih efektif, Ita dan Alwin akan ditempatkan di Rutan KPK Jakarta Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari hingga 10 Maret 2025.

"HGR dan AB ditahan di Rutan KPK Jakarta Timur selama 20 hari guna mempermudah penyidikan," tandas Ibnu.