PPATK Temukan 4 Kades Pakai Dana Desa Buat Judi Online, Total Rp 677 Juta

BeritaNasional.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan penyelewengan dana desa sampai ratusan juta dipakai empat oknum kepala desa (kades) untuk bermain judi online (judol) 

Laporan PPATK itu menyangkut dengan dasar aduan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang diserahkan ke Bareskrim Polri.
 
“PPATK mengidentifikasi 4 kepala desa bermain judi online dengan menggunakan dana desa sebesar Rp 677 juta,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).

Sayangnya, Ivan tidak bisa merinci siapa saja kades yang terdeteksi PPATK menyelewengkan anggaran dana desa tersebut. Namun, dia hanya menyebut kalau itu dilakukan empat kades dalam satu Kabupaten.

“Iya. Satu Kabupaten,” katanya singkat.

Sebelumnya, Mendes PDT Yandri Susanto telah menyerahkan hasil temuan dugaan penyelewengan dana desa diduga dilakukan oknum kepala desa ke Bareskrim Polri.

Kedatangan Yandri langsung diterima Kabareskrim Polri Irjen Pol Wahyu Widada beserta Kortastipidkor Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo di Mabes Polri, Rabu (19/2/2025).

“Maksud dan tujuan kami datang kami menyampaikan data dari PPATK bahwa tahun lalu 2024 semester 1 Januari-Juni ada oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk penggunaan lainnya. Artinya tidak sesuai,” kata Yandri saat ditemui awak media.

Bahkan, Yandri secara blak-blakan mengungkap kalau dana desa yang seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan desa. Malah, dipakai oknum kades di luar tujuannya, salah satunya judi online.

“Dengan pemanfaatan sesuai dengan per uud atau peraturan menteri desa, diantaranya untuk judol dan lain-lain. Jadi datanya sudah sangat lengkap dari PPATK, Kemendes juga sudah mou dengan PPATK, sudah MOU dengan Mabes dan Kejagung,” ungkap dia.

Atas laporan ini, Yandri mengingatkan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada penyelewengan dana desa. Karena, seluruh dana desa ini ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Kami memastikan bahwa ke depan mulai dari tahun 2025 ini dana desa itu tidak boleh dibancak. Itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, untuk menyukseskan Astacita ke 6 Prabowo untuk membangun desa,” kata dia.

Yandri mengatakan untuk pengungkapan kasus dugaan penyelewengan dana desa ini akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Dengan data yang telah diserahkan, guna memberikan efek jera kepada para oknum kepala desa.

“Karena sekarang tidak ada lagi ruang tidak ada lagi kesempatan untuk kepala desa untuk membancak dana desa itu. Karena pasti ketahuan. Kami kemendes sudah mou dengan PPATK, Mabes, Kejagung,” ucapnya.

“Jadi sekali lagi kami mohon yang tahun lalu itu sebagai pelajaran dan kami mohon supaya ditindak dengan akurat dan terukur. Tahun 2025 atas arahan presiden tidak boleh dibancak,” tambah dia.