Mendikbudristek Baru Diminta Jamin Uang Kuliah Tidak Naik

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan sejumlah pekerjaan rumah untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Brian Yuliarto yang baru dilantik. Lalu meminta agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak naik akibat efisiensi anggaran.
Karena jika UKT dinaikkan, akan banyak mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah.
"Kami meminta agar UKT tidak dinaikkan, karena akan menimbulkan gejolak dan menyulitkan para mahasiswa perguruan tinggi negeri," ujar Lalu kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).
Lalu mendorong Brian untuk berjuang mencairkan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN. Perlu segera dikeluarkan aturan hukumnya untuk mencairkan tukin tersebut.
"Sudah beberapa kali para dosen melakukan demonstrasi menuntut pencairan tukin. Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggarannya, tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang baru sebagai landasan hukum pencairan tukin," ujarnya.
Selain itu, Brian juga memiliki pekerjaan rumah terkait efisiensi anggaran. Misalnya, terkait anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut Lalu, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp 14,69 triliun.
"KIP Kuliah merupakan program prioritas dan unggulan Presiden Joko Widodo, sehingga tidak menjadi bagian efisiensi anggaran. KIP Kuliah sangat penting bagi para mahasiswa," kata mantan Anggota DPRD NTB itu.
Lalu mengatakan, yang terkena efisiensi adalah beasiswa pendidikan, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp 19,4 miliar dari pagu awal Rp 194,7 miliar, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp 21 miliar dari pagu Rp 213,7 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp 21,33 miliar dari pagu anggaran Rp 85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp 59,2 miliar dari pagu awal Rp 236,8 miliar.
"Kami akan tetap memperjuangkan agar beasiswa pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa ongoing yang sekarang dinikmati para mahasiswa," paparnya.
8 bulan yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu